Cegah Kartel, DPR Awasi Ketat Penyediaan Alat Kesehatan Covid-19

RM.id  Rakyat Merdeka - DPR menegaskan pengawasan penggunaan anggaran untuk menghadapi dampak krisis sangat krusial terutama dalam dalam masa pandemi Covid-19 saat ini. DPR juga menekankan pentingnya pengawasan mendalam terhadap penyediaan peralatan kesehatan agar tidak ada kartel dalam hal harga dan ketersediaan alat-alat kesehatan yang krusial.   

Demikian disampaikan Anggota BKSAP DPR Puteri Anetta Komarudin dalam Webinar Internasional tentang ‘Peran Parlemen dalam Pengawasan Anggaran Covid-19’, yang diselenggarakan BKSAP DPR bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), Rabu (8/7). Dipandu Anthony Smith, Chief Executive WFD, webinar tersebut mendorong para panelis untuk bertukar pengalaman dan praktik kerja parlemen selama pandemi.  

Baca juga : Biaya Rapid Test, Deddy Sitorus Minta Pemerintah dan BUMN Sinergi

“Ada dua hal yang perlu dipastikan oleh parlemen. Pertama, parlemen harus memastikan tidak ada perjanjian atau kartel untuk mengatur harga. Kedua, parlemen juga perlu memastikan kualitas alat kesehatan berstandar WHO dalam pengadaannya,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar ini.  

Putri mengungkapkan Komisi Keuangan, Perbankan dan Non-Bank (Komisi XI DPR) saat ini tengah fokus pada peningkatan pengawasan keuangan dan memastikan pencapaian tepat sasaran. Yakni dalam hal keterlibatan parlemen dalam pengelolaan utang, defisit yang dapat melebihi 3 persen sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2020 hanya dapat ditempuh hingga 2023.  

Baca juga : DPR Dorong Pemerintah Berperan Aktif Ciptakan Perdamaian di Indo-Pasifik

“DPR, khususnya dalam hal ini Komisi XI, tengah fokus pada peningkatan pengawasan keuangan dan memastikan pencapaian tepat sasaran. Parlemen fokus pada alternatif pembiayaan ruang fiskal untuk pemulihan dari selain utang,” terang Anggota Komisi XI DPR itu.  

Selain Puteri, turut hadir dalam webinar Internasional tersebut Ketua BKSAP DPR Fadli Zon. Ada pun sejumlah anggota parlemen dari negara lain sebagai panelis yakni James Wild (anggota Komite Akuntabilitas Parlemen DPR Inggris), Geordin Gwyn Hill-Lewis (Anggota Parlemen Afrika Selatan) dan Inaya Ezzeddine (Anggota Parlemen Lebanon). [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.