DPR Dorong Pemerintah Berperan Aktif Ciptakan Perdamaian di Indo-Pasifik

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Azis Syamsuddin mendorong peran Pemerintah untuk dapat menciptakan perdamaian di tengah tensi geopolitik sedang meningkat di perbatasan China-India, Laut China Selatan, isu Hong Kong, dan Taiwan, yang wilayah Indo-Pasifik menjadi teater konflik baru dunia. Saat ini, tensi militer juga meningkat tinggi dengan masuknya angkatan militer Amerika Serikat dalam hal ‘Freedom of Navigation’. Gerakan militer China-Amerika sangat dikhawatirkan bisa menimbulan perang konvensional di lautan dan Indonesia memiliki kepentingan bersama-sama dengan negara-negara ASEAN lainnya. 

"Indonesia memiliki pengalaman dan kepentingan dalam menjunjung tinggi perdamaian serta memunculkan solusi-solusi terbaik. Hal ini di masa lalu telah dibuktikan dalam peranan Indonesia di Gerakan Non-Blok, dan KTT Asia-Afrika. Di masa kini melalui 'ASEAN Outlook on the Indo-Pacific' yang digagas oleh Indonesia," Kata Azis, dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (9/9).

Baca juga : PDIP: Pergantian Rieke Di Baleg Rotasi Biasa

Politisi Golkar itu menilai, gagasan Indonesia terkait wilayah Indo-Pasifik perlu ditingkatkan dan di Institutionalisasi secara politik guna membangun kesepahaman perdamaian regional sesuai dengan asas-asas Sentralitas ASEAN. Kata Azis, inilah kesempatan baik bagi Indonesia sesuai dengan filsafat politik luar negeri bebas aktif untuk turut andil dalam membangun perdamaian dunia.

"Peran kepemimpinan Indonesia ini yang dinanti dunia, agar wilayah ASEAN secara khusus serta Indo-Pasifik secara umum mampu terhindar dari polarisasi maupun perang dingin abad ke-21" ujarnya.

Baca juga : Komisi IV Jengkel Target Produksi Cuma Copy Paste

Azis menilai, dengan perkembangan Covid-19 sudah sepatutnya Pemerintah lebih mengutamakan kerja sama yang lebih erat dalam menangulangi pandemi serta berkaloborasi agar ekonomi global bisa bangkit kembali. Konflik di wilayah Indo-Pasifik harus segera dihentikan. Indonesia perlu duduk bersama dalam mewujudkan langkah-langkah geostrategis dan geoekonomi wilayah Indo-Pasifik.

"Sudah tidak zamannya lagi teori perang konvensional. Dunia sudah harus mampu dewasa, belajar dari pengalaman masa lalu. Tantangan perbedaan harus diselesaikan melalui dialog dan saling menghormati serta menggunakan instrumen hukum-hukum Internasional dalam menyelesaikan perbedaan," tegasnya.

Baca juga : DPR Minta Kinerja Ditjen Bea Cukai Dievaluasi

Azis mengharapkan, agar Indonesia sebagai negara netral harus aktif dalam mempersatukan perbedaan-perbedaan politik berbagai negara ini dalam suatu kerangka inklusif demi kepentingan perdamaian dunia sesuai dengan norma-norma demokrasi dan keadilan sosial yang menjadi cita-cita proklamasi. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus menolak segala bentuk klaim wilayah baik lautan maupun daratan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum internasional. 

"Kita harus mempersiapkan diri dalam hal skenario terburuk yang bisa saja terjadi di Laut China Selatan. Infrastruktur dan keberadaan TNI di Natuna sudah harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin sebagai langkah antisipasi meluasnya konflik dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI," tutupnya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.