DPR Bakal Fasilitasi Petani Tembakau Dialog Cukai Dengan Pemerintah

RM.id  Rakyat Merdeka - Kunjungan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) ke DPR membuahkan hasil. Mereka dijanjikan ikut berdialog dengan pemerintah dan Komisi IV untuk membahas industri hasil tembakau.

Ketua APTI Jawa Barat Suryana dan sejumlah perwakilannya menyambangi Fraksi PKB, Gerindra, Golkar di DPR, kemarin. Di sana mereka disambut Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam. Sejumlah curhatan disampaikan dalam pertemuan itu.

Pertama, mereka menolak rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal kenaikan dan simplifikasi cukai tahun depan. Selain menyengsarakan petani, kebijakan itu dirasa menguntungkan perusahaan besar maupun asing.

Baca juga : DPR Akan Panggil Kemenperin Soal SNI HTP

Pengalaman 2019, kenaikan cukai dan harga jual eceran (HJE) membuat hasil panen tembakau tidak laku hingga 6 bulan. Parahnya lagi ada sejumlah penurunan, mulai dari harga jual petani, produksi, dan volume. "Kami menolak kenaikan cukai 2021. Karena sangat memberatkan para petani," tutur Suryana.

Dia menduga, kebijakan ini sebagai strategi dagang perusahaan besar asing. Sebab itu, permintaan APTI ke Fraksi PKB untuk mempertemukan mereka dengan Menteri Keuangan. 

Kedua, APTI mendorong DPR untuk mendesak Kemenkeu soal pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang minimal 50 persen dikembalikan ke 5 bidang kegiatan. "Dengan adanya pandemi Covid-19, dana tersebut dialihkan untuk penanggulangan. Kami setuju, tapi tentu saja jangan dihabiskan. Karena para petani juga memiliki hak untuk alokasi dana tersebut,” cetusnya.

Baca juga : Komisi III DPR Minta Aparat Penegak Hukum Periksa Lurah Grogol Selatan

Ketiga, soal panen tembakau. Suryana minta agar DPR mendesak pemerintah menurunkan kuota impor tembakau. Sehingga ke depannya, impor hanya untuk menutupi kekurangan produksi tembakau dalam negeri.

Kata dia, Fraksi PKB menyambut baik pertemuan tersebut. Bahkan berjanji akan mempertemukan APTI dengan Komisi IV yang membidangi pertanian, pengusaha rokok, dan pemerintah, seperti Kemenkeu, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertanian.

"Hasil konkret dari pertemuan tersebut. Pertama, Fraksi PKB meminta para petani tembakau agar tetap eksis dalam bidang pertaniannya dan juga memepertahankan hal itu sebagai bagian dari warisan budaya bangsa dan juga penyumbang besar pemasukan negara. Kedua, beliau berjanji untuk ke depannya akan membenahi regulasi terkait cukai tembakau," kata Suryana.

Baca juga : Komisi III DPR Piknik Ke Rutan KPK

Janji tersebut akan dikawal APTI Jawa Barat. Apalagi, sebut dia, legislator PKB itu meminta untuk diingatkan agar persoalan ini segera dibahas. Selain juga sampai saat ini, belum ada dukungan konkret yang diberikan DPR terhadap keberadaan dan keberlangsungan industri hasil tembakau maupun petaninya.

Karena itu, Suryana berharap Fraksi PKB menepati janjinya untuk memberikan dukungan nyata. “Yang kita harapkan itu adanya regulasi yang berpihak kepada petani tembakau. Kedua regulasi yang berpihak kepada industri hasil tembakau, itu semua yang kami harapkan," pungkasnya. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.