Dark/Light Mode

Syarief Hasan: Mau Belajar Pancasila? Datanglah ke Pesantren

Sabtu, 8 Agustus 2020 19:15 WIB
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan saat Temu Tokoh Masyarakat di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Hidayah Al-Khodijiyyah, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (8/8). (Foto: ist)
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan saat Temu Tokoh Masyarakat di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Hidayah Al-Khodijiyyah, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (8/8). (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, berterimakasih kepada umat Islam karena telah ikut menyuarakan penolakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

"Alhamdulilah pemerintah membatalkan RUU HIP. Berkat dukungan ponpes, santri, dan dukungan NU, Muhammadiyah, serta banyak ormas Islam,” ujar Syarief saat Temu Tokoh Masyarakat di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Hidayah Al-Khodijiyyah, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (8/8).

Waketum Partai Demokrat ini menegaskan, ajaran komunisme jelas dilarang. Dia juga mengaku heran, bagaimana bisa TAP MPR yang mengatur itu tak dicantumkan dalam konsideran RUU HIP. “Pancasila, bukan trisila atau ekasila," tegasnya.

Dia juga heran dengan sejumlah pihak yang mempertentangkan Islam dengan Pancasila. Apalagi mencap para santri dan ponpes sebagai sarang ekstrimis.

Baca juga : Guru Fasilitator Aktualisasi Pancasila Bagi Para Siswa

"Ada yang bilang pondok pesantren ekstrimis. Bagaimana bisa. Kalau mau belajar Pancasila, justru ke pondok pesantren. Nilai-nilai Pancasila diajarkan di sini," ujarnya.

Syarief meminta, tak ada lagi yang meragukan komitmen pondok pesantren dan santri terhadap Pancasila. Ditegaskannya, sejak awal berdirinya republik, Pancasila digagas dan didukung oleh kiai dan santri.

"Sejak awal, kaum sarungan sudah final soal Pancasila. Nggak boleh diubah-ubah lagi. Yang meragukan ponpes, kiai dan santri, justru mereka tidak Pancasilais. Yang mempertentangkan Islam dan Pancasila, mereka tidak paham sejarah. Berkat perjuangan K.H Hasyim Asyari, Pancasila dan negara ini lahir," tandasnya.

Bagaimana dengan RUU pengganti yang baru, yakni RUU BPIP? Syarief mengaku, akan terus mengawasi. "Kita silakan saja. Katanya sudah tidak menyinggung dasar filosofis Pancasila. Hanya menyinggung teknis dan mekanisme BPIP. Tapi akan terus kita pantau," tandasnya.

Baca juga : Ridwan Kamil Belajar Jadi Ayah Lagi

Dalam temu tokoh yang dihadiri ratusan santri ponpes dan sejumlah ulama, serta tokoh masyarakat, berlangsung dengan protokol kesehatan Covid-19 ketat. Sebelum masuk area, ada pembagian masker, pengukuran suhu tubuh dan wjaib cuci tangan dengan hand sanitizer. Tempat duduknya pun diberi jarak sekitar satu meteran.

Syarief pun mengapresiasi pertemuan dalam jumlah banyak namun tertib dan patuh terhadap protokol kesehatan. "Sejak Maret Covid-19 menyebar, hari inilah pertama saya bersosialisasi begini banyak dengan protokol kesehatan ketat. Ini silaturahmi yang harus terus dijaga," imbuhnya.

Dia meminta, pemerintah memperhatikan nasib keberlanjutan pendidikan di pesantren. Apalagi, jumlahnya amat banyak di Cianjur khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. 

Syarief berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menfasilitasi ponpes yang butuh bantuan selama pandemi. "Saya mendorong pemerintah, memberikan bantuan. Kan tidak semua lengkap fasilitasnya. Juga soal pembelajaran online, banyak yang harus diperbaiki. Tak semua punya HP, jaringan internet, ini butuh bantuan, dan harus menjadi perhatian," pintanya.

Baca juga : Soal Menjaga Ketahanan Pangan, Lihatlah Selandia Baru

Selain itu, Syarief ingin pemerintah memperhatikan UMKM, khususnya yang berada di sekitar pesantren. Sebab, UMKM dan golongan menengah ke bawah lah yang paling kena resesi ekonomi akibat pandemi. 

"Saya sering berteriak, stimulus UMKM baru 32 persen. Harusnya sudah 60 sampai 70 persen digelontorkan. Pandemi Covid-19 ini dampaknya kontraksi hingga minus 5 persen. Tingkat kemiskinan semakin meningkat, 15 persen. Pengangguran, 9.2 persen. Ini yang terjelek sejak reformasi," kata dia.

Namun, Syarief mengajak, masyarakat untuk optimistis. Yakni dengan mengikuti kebijakan pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan. Apalagi, angka kasus positif Covid-19 sekarang lebih dari 115 ribu. Melebihi tempat kelahirannya di China. 

"Tapi percayalah, mudah-mudahan di kuartal ketiga, akan semakin baik. Ekonomi masyarakat, akan pulih ke depan. Kita harus opitimistis. Kita putus mata rantainya dengan taat kepada kebijakan pemerintah. Yakni disiplin menjaga protokol kesehatan," pungkasnya. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.