Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kinerja Pelaksanaan APBN

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah meningkatkan realisasi APBN 2020 di tengah pandemi Covid-19 dan cermat mengantisipasi ketidakpastian dalam penyusunan APBN 2021. Hal itu disampaikan Puan usai Rapat Paripurna DPR dengan agenda pandangan fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2019 yang diajukan Pemerintah, Selasa (18/8).

Puan menyampaikan, APBN yang memakmurkan rakyat merupakan APBN yang efektif. Efektif dalam pengalokasian anggaran dan program yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Pada prinsipnya, APBN merupakan sebuah instrumen penting dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ucap Puan, yang hadir secara virtual dalam Rapat Paripurna tersebut.

Baca juga : Puan: HUT RI Momentum Tingkatkan Persatuan Dan Gotong Royong

“Melalui APBN, rakyat bisa merasakan kehadiran negara melalui peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan yang diperlukan, khususnya pada masa pandemi Covid-19 ini,” ujar Ketua DPP PDIP ini. 

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah V itu mengungkapkan, berdasarkan Laporan Realisasi APBN TA 2019, diketahui bahwa realisasi pendapatan negara mencapai 90,6 persen yaitu sebesar Rp 1.960,6 triliun. Capaian tersebut meningkat 0,9 persen atau Rp 16,9 triliun dibandingan realisai TA 2018.

Baca juga : Hadir Di Istana Pakai Tekuluk Bai Bai, Puan Dipuji Warganet

Ada pun capaian makro pemerintah atas pengelolaan APBN TA 2019, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia yang mencapai angka 71,92 atau meningkat dibandingkan 2018 yang sebesar 71,39; tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,28 persen atau lebih rendah dari 2018 yang mencapai 5,34 persen; persentase penduduk miskin sebesar 9,22 persen atau lebih rendah dari 2018 sebesar 9,66 persen; rasio gini yang membaik pada angka 0,380, yang lebih rendah dari pada 2018 sebesar 0,384.

Meski demikian, kata Puan, realisasi APBN 2019 memperlihatkan bahwa pemerintah masih harus terus meningkatkan kinerja dalam mengelola APBN. “Peningkatan realisasi APBN dimaksudkan agar pengelolaan keuangan negara pada APBN semakin memenuhi prinsip transparansi sehingga APBN lebih tepat sasaran dan tepat manfaat bagi kesejahteraan rakyat,” ucapnya. “Perencanaan harus cermat dan ditajamkan, dalam menetapkan target pendapatan negara, penyusunan alokasi belanja, dan skenario pembiayaan defisit,” kata perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR tersebut.

Baca juga : DPR Dukung Kebijakan Mentan Bikin Sistem Pertanian Modern

Dalam Rapat Paripurna mengenai Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2019 yang diajukan Pemerintah, sembilan fraksi menyatakan pandangannya dengan kesimpulan setuju untuk dilanjutkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir mewakili pemerintah. Selanjutnya, Rapat Paripurna dilaksanakan 25 Agustus 2020 dengan agenda tanggapan pemerintah tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2019, dan pandangan umum fraksi-fraksi tentang Rancangan APBN 2021 beserta nota keuangannya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.