Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

PSBB DKI Diperketat, Muhidin: Ekonomi Makin Berat

Kamis, 10 September 2020 17:30 WIB
Wakil Ketua Banggar) DPR , Muhidin M Said
Wakil Ketua Banggar) DPR , Muhidin M Said

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Muhidin M Said menyayangkan putusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam pengetatan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta, pada Senin (14/9).

Rencana pemberlakuan PSBB di Ibu Kota perlu dikoordinasikan lebih lanjut bersama otoritas terkait di pemerintah pusat. 

Hal ini penting agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19. 

Baca juga : Putuskan PSBB, Pemprov DKI Harus Siapkan Bansos Lagi

“Koordinasi penting untuk menyelaraskan upaya penanganan pandemi Covid-19 dengan pemulihan ekonomi nasional, karena DKI Jakarta memiliki posisi yang sangat strategis dalam perekonomian negara,” kata Muhidin di Jakarta, Kamis (10/9). 

Secara kewilayahan, kata Muhidin, kontribusi DKI Jakarta terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)  nasional paling besar, sekitar 18 persen. DKI Jakarta merupakan pusat keuangan nasional. Sehingga jika terdapat sentimen negatif di ibu kota dapat berdampak luas kepada kegiatan ekonomi di seluruh Indonesia. 

“Ini terbukti dengan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pasca pengumuman PSBB oleh Gubernur DKI Jakarta. Mengingat strategisnya posisi DKI Jakarta tersebut, maka keputusan-keputusan penting, seperti pemberlakuan PSBB mesti dilakukan dengan lebih bijaksana,” ujarnya. 

Baca juga : Bukti Ada Masalah Penanganan Covid-19

Namun jika alasan PSBB karena tidak bisa menampung lonjakan pasien Covid-19, menurutnya, anggaran untuk menambah fasilitas kesehatan  masih tersedia. “Kami di Banggar DPR selalu mendukung segala upaya pemerintah terkait anggaran kesehatan untuk penanganan pandemi,” tegas dia

Karena itu, anggota Komisi Keuangan ini  meminta supaya segala kebijakan yang dikeluarkan sebaiknya tidak dilakukan secara mendadak, karena setiap stakeholder membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri. 

Apalagi, kebijakan tersebut berkaitan erat dengan perekonomian. Harus diantisipasi reaksi pasar yang ditimbulkan. Apalagi di pasar keuangan, selain faktor fundamental, faktor sentimen juga sangat berpengaruh pada confidence pasar. 

Baca juga : Aneh, Kita Punya NIK Tapi Tak Tahu Berapa Jumlah Penduduk

“Jangan sampai upaya-upaya kita untuk meningkatkan dan menjaga confidence pasar di masyarakat dan dunia usaha sejauh ini menjadi sia-sia karena suatu kebijakan yang dadakan,” pungkanya. [FIK] 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.