Dark/Light Mode

PSBB DKI Diperketat, Muhidin: Ekonomi Makin Berat

Kamis, 10 September 2020 17:30 WIB
Wakil Ketua Banggar) DPR , Muhidin M Said
Wakil Ketua Banggar) DPR , Muhidin M Said

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Muhidin M Said menyayangkan putusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam pengetatan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta, pada Senin (14/9).

Rencana pemberlakuan PSBB di Ibu Kota perlu dikoordinasikan lebih lanjut bersama otoritas terkait di pemerintah pusat. 

Hal ini penting agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19. 

Berita Terkait : Anggaran Naik, Tapi Target Produksi Kok Malah Turun

“Koordinasi penting untuk menyelaraskan upaya penanganan pandemi Covid-19 dengan pemulihan ekonomi nasional, karena DKI Jakarta memiliki posisi yang sangat strategis dalam perekonomian negara,” kata Muhidin di Jakarta, Kamis (10/9). 

Secara kewilayahan, kata Muhidin, kontribusi DKI Jakarta terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)  nasional paling besar, sekitar 18 persen. DKI Jakarta merupakan pusat keuangan nasional. Sehingga jika terdapat sentimen negatif di ibu kota dapat berdampak luas kepada kegiatan ekonomi di seluruh Indonesia. 

“Ini terbukti dengan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pasca pengumuman PSBB oleh Gubernur DKI Jakarta. Mengingat strategisnya posisi DKI Jakarta tersebut, maka keputusan-keputusan penting, seperti pemberlakuan PSBB mesti dilakukan dengan lebih bijaksana,” ujarnya. 

Berita Terkait : Putuskan PSBB, Pemprov DKI Harus Siapkan Bansos Lagi

Namun jika alasan PSBB karena tidak bisa menampung lonjakan pasien Covid-19, menurutnya, anggaran untuk menambah fasilitas kesehatan  masih tersedia. “Kami di Banggar DPR selalu mendukung segala upaya pemerintah terkait anggaran kesehatan untuk penanganan pandemi,” tegas dia

Karena itu, anggota Komisi Keuangan ini  meminta supaya segala kebijakan yang dikeluarkan sebaiknya tidak dilakukan secara mendadak, karena setiap stakeholder membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri. 

Apalagi, kebijakan tersebut berkaitan erat dengan perekonomian. Harus diantisipasi reaksi pasar yang ditimbulkan. Apalagi di pasar keuangan, selain faktor fundamental, faktor sentimen juga sangat berpengaruh pada confidence pasar. 

Berita Terkait : Bukti Ada Masalah Penanganan Covid-19

“Jangan sampai upaya-upaya kita untuk meningkatkan dan menjaga confidence pasar di masyarakat dan dunia usaha sejauh ini menjadi sia-sia karena suatu kebijakan yang dadakan,” pungkanya. [FIK]