Dark/Light Mode

Senayan Soroti Data BPS

Aneh, Kita Punya NIK Tapi Tak Tahu Berapa Jumlah Penduduk

Kamis, 10 September 2020 06:39 WIB
Wakil Ketua Komisi XI DPR Eriko Sotarduga. (Istimewa)
Wakil Ketua Komisi XI DPR Eriko Sotarduga. (Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti amburadulnya data kependudukan sehingga berefek kepada kebijakan yang diambil pemerintah untuk rakyat.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data dinilai tidak bisa memberikan jaminan perbaikan dari segi kualitas data.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Eriko Sotarduga meminta Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menyediakan data valid ke pemerintah.

“Bagaimana DPR mau memberikan persetujuan anggaran kalau tidak bisa memberikan jaminan. Ini kan (usulan anggaran BPS) tidak kecil dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat,” kata Eriko dalam rapat kerja Komisi XI dengan BPS dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di gedung Parlemen Jakarta, kemarin.

Berita Terkait : Bukti Ada Masalah Penanganan Covid-19

Adapun rapat kerja Komisi XI DPR ini membahas usulan pagu anggaran Tahun 2021 untuk BPS dan LKPP. BPS mengusulkan pagu anggaran 2021 sebesar Rp 5,2 triliun dan LKPP sebesar Rp 570 triliun.

Komisi XI tidak keberatan menyetujui usulan anggaran dari kedua lembaga ini asal betul-betul bisa dirasakan manfaatnya ke masyarakat.

“Jujur Pak, saya melihat persoalan yang selalu dihadapi bangsa ini adalah masalah data. Tidak ada yang lebih bagus di Indonesia ini dalam hal pengawasan. Di balik pengawasan, ada pengawasan. Di balik pengawasan, ada lagi pengawasan. Jadi ada inspektorat, ada kesekjenan, BPKP, auditor (BPK, red), KPK, Kejaksaan, ada Bareskrim (Polri), ada DPR. Untung saya sadar juga,” kata Eriko.

Menurut Eriko, banyaknya lembaga pengawas ini menunjukkan bahwa pengawasan kebijakan saat ini berlapis-lapis. Namun masalahnya, efektivitas penggunaan anggaran dari pemerintah ke masyarakat menjadi tanda tanya.

Berita Terkait : Fadli Pimpin Delegasi Indonesia di Sidang Komisi Politik AIPA ke-41

Sebab faktanya, dana pemerintah saja untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional tidak maksimal. Begitu juga dengan berbagai program bantuan sosial yang disebar pemerintah kepada masyarakat.

“Kenapa tidak maksimal karena tiga hal. Data, birokrasi yang panjang, pengawasan berlapis-lapis, tapi hasil akhirnya bagaimana,” katanya.

Eriko berharap, BPS dan LKPP juga bisa memberikan masukan kepada DPR untuk perbaikan kualitas data dan birokrasi di negeri ini. Sebab sejak awal, dirinya selalu mempertanyakan kenapa persoalan data di Indonesia tidak pernah beres.

Dan yang lebih aneh, kebijakan yang harusnya mudah, tapi di lapangan ternyata dipersulit. Salah satu contohnya adalah persoalan data kependudukan yang sampai sekarang masih amburadul.

Berita Terkait : Gaji Tenaga Pendamping Rp 1,7 T, Tapi Buat Desa Cuma Rp 300 M

“Ada yang namanya NIK (Nomor Induk Kependudukan) tapi tidak jelas. Kok (pemerintah) tidak tahu penduduknya berapa sekarang, kan aneh itu. Kalau dulu ada orang di tengah hutan tidak kelihatan, tapi sekarang orang sembunyi pun bisa kelihatan lewat satelit,” katanya. [KAL]