Dark/Light Mode

Proyek Infrastruktur Bisa Terganggu

Senayan Minta Polisi Usut Dalang Baja Impor Ilegal

Selasa, 29 September 2020 07:17 WIB
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (Foto: Istimewa)
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kalangan Senayan gerah dengan kasus baja impor ilegal dari Thailand dan dilabeli Standar Nasional Indonesia (SNI). Kasus baja impor ilegal dinilai tak sekadar memukul industri dalam negeri, tapi membahayakan berbagai proyek infrastruktur pemerintah. 

Karenanya, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mendorong aparat Kepolisian segera mengungkap dan menahan dalang kasus baja impor ilegal asal Thailand yang memalsukan label SNI. Menurutnya, baja impor ilegal berlogo SNI berbahaya bagi proses pembangunan. Pemerintah harus mengecek kembali proyek infrastruktur yang dikerjakan tahun ini. 

Berita Terkait : Puan: Kita Bisa Atasi Semua Tantangan dengan SDM Berkarakter dan Tangguh

“Jangan sampai label SNI palsu mengakibatkan runtuhnya bangunan dan memakan korban jiwa,” ucap Azis melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan, kemarin. 

Politisi Golkar itu menegaskan, pemerintah telah memiliki komitmen dan bukti nyata untuk melindungi industri baja dalam negeri. Karenanya, aparat penegak hukum harus melakukan pengawasan ketat, serta mengusut tuntas kasus pemalsuan SNI secara cepat dan transparan. Selain penyelamatan industri strategis dalam negeri, persoalan ini mengancam proyek pembangunan, hingga keselamatan pekerja dan rakyat Indonesia. 

Berita Terkait : DPR: Layak Digunakan untuk Analisis RT-PCR Sesuai Standar

“Jadi, jangan sampai ada oknum aparat penegak hukum yang ‘main mata’ dalam menyelesaikan kasus ini, mencari keuntungan di balik persoalan bangsa,” jelas mantan Ketua Komisi III DPR ini. 

Senada, anggota Komisi VI I Nyoman Parta mendorong Kepolisian segera menangkap dan mengungkap identitas pelaku ke hadapan publik. “Polisi harus sidik lebih dalam kasus baja ilegal itu termasuk juga pejabat pemeriksa di pelabuhan, Bea Cukai dan lain-lain,” ucap Nyoman kepada wartawan, kemarin. 

Berita Terkait : Klaster Ketenagakerjaan RUU Ciptaker Ketok Palu, Baleg: Seluruh Fraksi dan Elemen Dukung

Di tengah kondisi industri baja Tanah Air yang sedang terengah-engah, Nyoman miris melihat perilaku oknum-oknum anak bangsa yang berupaya mengambil keuntungan. Menurut dia, di tengah besarnya harapan untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, kejadian ini sangat memuakkan. Pihak kepolisian harus mengusut tuntas keterlibatan oknum-oknum pejabat pemerintahan, termasuk oknum pejabat di PLN. 

Diketahui, pada pertengahan Juni lalu, polisi telah menyita ribuan ton baja impor asal Thailand dari gudang milik PT Gunung Inti Sempurna (GIS). Baja impor itu ditempel SNI sehingga terkesan produk lokal yang lolos SNI. Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk salah seorang direktur GIS dan telah menyita 4.600 ton baja impor dari gudang milik GIS. Saat ini pihak Kepolisian masih melengkapi berkas perkara untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan. [ONI]