Dark/Light Mode

Klaster Ketenagakerjaan RUU Ciptaker Ketok Palu, Baleg: Seluruh Fraksi dan Elemen Dukung

Senin, 28 September 2020 13:33 WIB
Anggota Baleg DPR Firman Subagyo (Foto: Istimewa)
Anggota Baleg DPR Firman Subagyo (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakat untuk menuntaskan pembahasan sejumlah poin dalam klaster ketenagakerjaan di Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Meski sempat melalui diskusi dan pembahasan yang panjang, beberapa poin akhirnya sudah diketok palu.

“Soal pesangon, upah minimum, dan jaminan kehilangan pekerjaan semuanya sudah diketok palu dan tuntas dibahas. Seluruh fraksi sudah setuju dan poin-poin ini sudah mendapat masukan dari elemen terkait mulai dari Pemerintah, DPR, serikat pekerja, dan pengusaha,” kata anggota Baleg DPR Firman Subagyo, Senin (28/9).

Soal pesangon, pemerintah dan DPR, yang telah mendapat masukan dari para stakeholder, menyetujui ada dengan jumlah 32 kali gaji. Rinciannya, 23 kali ditanggung pemberi kerja atau pengusaha dan sisanya ditanggung oleh pemerintah. “Ini seperti Undang-Undang existing atau yang berlaku sekarang. Pesangon tetap 32 kali gaji,” kata Firman.

Berita Terkait : DPR: Layak Digunakan untuk Analisis RT-PCR Sesuai Standar

Terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), pemerintah dan DPR sepakat untuk tetap dijalankan dengan syarat atau kriteria tertentu. UMK juga tetap ada menyesuaikan inflasi dan tidak dikelompokkan secara sektoral. “RUU ini dibuat agar menjamin upah yang paling tinggi itu tidak turun,” ujar Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas. 

Selain itu, upah mininum kabupaten/kota tetap ada dengan dasar perhitungan pertumbuhan dan inflasi daerah.  “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) memberikan jaminan kepastian dan perlindungan kepada para pekerjanya termasuk outsourcing,” tambah Supratman. 

Hal lain yang disetujui di klaster ketenagakerjaan adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kecelakaan Kerja. Semua jaminan kehilangan pekerjaan ini pada intinya disetujui untuk tetap disubsidi melalui upah dengan menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan.

Berita Terkait : Majalengka Potensi Menjadi Sentra Bawang Putih

Pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini akan tetap menjadi tanggungan yang diambil pemerintah. Iuran kepesertaan juga akan tetap disubsidi dan ditanggung pemerintah yang realisasinya bisa diatur sebagai bagian dari iuran BPJS Ketenagakerjaan.

“Skema dan besarannya akan diatur oleh pemerintah. Sebenernya ini sama saja seperti hari ini. Nanti akan kita bahas juga dalam pembahasan lebih rinci soal pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan ini,” kata Firman menambahkan.

Firman mengapresiasi pembahasan klaster ketenagakerjaan yang mendapat masukan cukup positif. Selain Golkar, beberapa partai seperti PDIP, Partai Gerindra, Nasdem, dan PKB juga sudah menyetujui RUU tersebut.  “Ini semua hasil kerja sama antara DPR, pemerintah, dan stake holder termasuk serikat pekerja. Pada akhirnya semua fraksi dan elemen mendukung klaster ketenagakerjaan di RUU Ciptaker ini,” kata politisi senior Partai Golkar ini. [USU]