Senayan Tak Ingin BNPB Dilebur Ke Kemendagri

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VIII DPR John Kennedy Aziz menolak rencana pemerintah melebur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). BNPB tetap diperlukan dan memiliki nomenklatur berdiri sendiri.

John mengetahui, kinerja BNPB dalam menanggulangi dan mengendalikan bencana sangat baik. Prestasinya pun luar biasa. Keberadaannya diperlukan di tengah kondisi dan situasi negara yang memang rawan bencana.

Karena itu, lanjutnya, Komisi VIII DPR ingin menambah kewenangan atau memperkuat BNPB.

Baca juga : Dapat Penyaring Dari BRG, Warga Desa Air Hitam Laut Tak Minum Di Parit Lagi

“Kami justru sedih di dalam rancangan Undang-Undang ini (RUU Penanggulangan Bencana, red), BNPB-nya tidak ditemukan. Hilang,” kata John dalam rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Kemendagri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, kemarin.

John mengaku sudah membaca naskah akademik RUU Penanggulangan Bencana. Sayangnya, tidak ditemukan BNPB di dalam naskah RUU tersebut. Ini membingungkan.

BNPB yang harusnya dikuatkan dan dipertegas kewenangannya dalam penanggulangan bencana justru hilang. John menegaskan, kinerja BNPB dalam penanggulangan bencana sudah luar biasa dan tidak perlu diragukan lagi.

Baca juga : Soal Pangan, Mentan Minta Sinergi Antar Pemerintah Daerah Diperkuat

Pada saat pandemi Covid-19, BNPB juga hadir bahkan menjadi garda terdepan dalam hal pengendalian dan penanggulangan virus yang berasal dari Wuhan, China ini.

“Kami tidak mau BNPB dihilangkan atau digabungkan dengan kementerian atau lembaga lain. Kami merasa berdosa jika inisiatif kami malah berkurang. Sungguh kami tidak mau seumpananya itu dilemahkan atau digabungkan atau apa pun namanya, sehingga BNPB itu menjadi kecil,” katanya.

John curiga, BNPB dilebur ke Kemendagri dengan dalih sulitnya berkoordinasi dengan daerah walaupun sudah ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal ini lantaran BPBD berada di bawah kendali kepala daerah.

Baca juga : Mahfud: Kepulangan Rizieq Adalah Hak Yang Harus Dilindungi

“Koordinasi BNPB ke BPBD menjadi lambat karena kami lihat ada dua matahari di sini. Sebaiknya maksud dan tujuan dari kebijakan penguatan kelembagaan penyelenggaraan bencana ini sesuai yang diharapkan masyarakat Indonesia,” jelasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.