Dark/Light Mode

Soal RUU Penanggulangan Bencana

Senayan Tak Ingin BNPB Dilebur Ke Kemendagri

Selasa, 17 Nopember 2020 06:24 WIB
Anggota Komisi VIII DPR John Kennedy Aziz. (Dok. DPR.go.id)
Anggota Komisi VIII DPR John Kennedy Aziz. (Dok. DPR.go.id)

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VIII DPR John Kennedy Aziz menolak rencana pemerintah melebur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). BNPB tetap diperlukan dan memiliki nomenklatur berdiri sendiri.

John mengetahui, kinerja BNPB dalam menanggulangi dan mengendalikan bencana sangat baik. Prestasinya pun luar biasa. Keberadaannya diperlukan di tengah kondisi dan situasi negara yang memang rawan bencana.

Karena itu, lanjutnya, Komisi VIII DPR ingin menambah kewenangan atau memperkuat BNPB.

Baca Juga : Selama Pandemi, Pendidik Bakal Dapat Bantuan Rp 1,8 Juta

“Kami justru sedih di dalam rancangan Undang-Undang ini (RUU Penanggulangan Bencana, red), BNPB-nya tidak ditemukan. Hilang,” kata John dalam rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Kemendagri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, kemarin.

John mengaku sudah membaca naskah akademik RUU Penanggulangan Bencana. Sayangnya, tidak ditemukan BNPB di dalam naskah RUU tersebut. Ini membingungkan.

BNPB yang harusnya dikuatkan dan dipertegas kewenangannya dalam penanggulangan bencana justru hilang. John menegaskan, kinerja BNPB dalam penanggulangan bencana sudah luar biasa dan tidak perlu diragukan lagi.

Baca Juga : Banteng Masih Simpan Tanduk

Pada saat pandemi Covid-19, BNPB juga hadir bahkan menjadi garda terdepan dalam hal pengendalian dan penanggulangan virus yang berasal dari Wuhan, China ini.

“Kami tidak mau BNPB dihilangkan atau digabungkan dengan kementerian atau lembaga lain. Kami merasa berdosa jika inisiatif kami malah berkurang. Sungguh kami tidak mau seumpananya itu dilemahkan atau digabungkan atau apa pun namanya, sehingga BNPB itu menjadi kecil,” katanya.

John curiga, BNPB dilebur ke Kemendagri dengan dalih sulitnya berkoordinasi dengan daerah walaupun sudah ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal ini lantaran BPBD berada di bawah kendali kepala daerah.

Baca Juga : 10 Vaksin Covid Karya Anak Bangsa Tunggu Persetujuan Dari WHO

“Koordinasi BNPB ke BPBD menjadi lambat karena kami lihat ada dua matahari di sini. Sebaiknya maksud dan tujuan dari kebijakan penguatan kelembagaan penyelenggaraan bencana ini sesuai yang diharapkan masyarakat Indonesia,” jelasnya.
 Selanjutnya