Senator: Siapa Elite Papua Korupsi Dana Pembangunan?

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota DPD Filep Wamafma heran dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD tentang dana pembangunan Papua dikorupsi oleh elite-elite di sana. Dia mempertanyakan siapa elite yang dimaksud Mahfud.

BAGI senator daerah pemilihan Papua Barat ini, pernyataan Mahfud itu terbilang mengejutkan. Di sela-sela rencana mencari format untuk menyelesaikan persoalan di Papua, pemerintah malah menuding ada persoalan korupsi oleh elite Papua sehingga rakyatnya tidak kebagian.

Secara etimologis, jelas Filep, kata elite bermakna orang-orang terbaik atau pilihan dalam suatu kelompok atau berderajat tinggi. Elite ini bisa kaum bangsawan, cendekiawan dan sebagainya. Dalam nada sarkastis-konotatif, kelompok elite ialah kelompok pejabat, para pembuat kebijakan dan para pemimpin.

“Membaca pernyataan Mahfud di atas, logika sederhana mengarahkan kita pada pemaknaan elite sebagai para pejabat atau pemimpin/pembuat kebijakan di Tanah Papua. Maka pertanyaannya menjadi lebih spesifik, siapakah para pejabat atau pemimpin/pembuat kebijakan di Tanah Papua yang mengkorupsi dana yang diberikan pemerintah?” tanya Filep lagi.

Baca juga : Lagi Kunjungan Ke Arab Saudi, Mahfud MD Doakan Situasi Tanah Air

Filep bilang, dalam kerangka good governance, prinsip keterbukaan atau transparansi adalah kunci. Transparansi dalam good governance berarti seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi harus bisa diakses oleh pihak-pihak.

Informasi-informasi yang disediakan juga harus memadai agar bisa dimengerti dan dipantau oleh pemangku kepentingan ini.

Oleh karena itu, sambung Filep, agar pernyataan soal korupsi elite di Papua tidak diper ­ sepsika n sebagai melemparkan opini kosong, sudah menjadi kewa jiban pemerintah untuk membuka data secara transparan mengenai dana yang dikorupsi berikut elite-elite yang dimaksud. Bila terdapat bukti yang cukup, tindak saja.

Bila pernyataan tersebut tidak didukung bukti, maka berpotensi melakukan pembunuhan karakter terhadap para pemimpin di Papua.

Baca juga : Biaya Perawatan Covid-19 Mahal, Yuk Kita Terus Jaga Protokol Kesehatan

Hal ini sangat melemahkan niat dan naluri untuk benar -benar membangun Papua. Agar pernyataan tersebut tidak menjadi bola liar, Pemerintah Daerah di Papua sebaiknya mengklarifika­si hal ini ke publik.

Filep bilang, hendaknya semua pihak termasuk pemerintah, menahan diri untuk tidak membuat gaduh. Daripada menciptakan kegaduhan, lebih baik melakukan evaluasi yang terbuka dan menyeluruh terhadap semua yang dila kukan Pemerintah terhadap Tanah Papua.

“Mulai dari rencana kebijakan selama ini, sampai pada eksekusi di lapangan. Berani?” tantang Filep.

Sebelumnya, Menko Polkam Mahfud MD menegaskan, pembangunan Papua yang dilakukan pemerintah mengetengahkan pendekatan kesejahteraan. Presiden Jokowi bahkan tengah menyiapkan Perpres agar pemban gunan di Papua betul-betul dira sakan oleh rakyatnya.

Baca juga : Ujian Berat Mahfud Itu Bernama Papua

Dia menuturkan, dana yang disiapkan pemerintah Indonesia untuk Papua cukup besar. Akan tetapi, banyak pejabat di daerah tersebut melakukan korupsi yang pada akhirnya masyarakat Papua tidak merasakan dampaknya.

“Dana yang disiapkan untuk Papua itu besar sekali, tetapi dikorupsi oleh elite-elitenya di sana. Rakyatnya nggak kebagian. Kita sekarang mengatur bagaimana nih caranya,” ucap Mahfud. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.