Bamsoet: Selain Pencegahan Dan Penindakan, KPK Harus Kejar Aset Koruptor Di Luar Negeri

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan, keberhasilan Indonesia mencegah dan memberantas korupsi, sebagaimana terlihat dari kenaikan peringkat Indeks Persepsi Korupsi, tak boleh membuat semua pihak terlena. Dalam Corruption Perception Index (CPI) 2019 oleh Transparency International Indonesia (TII), skor Indonesia naik dua poin, dari tahun sebelumnya 38 poin menjadi 40 poin. Hal ini menempatkan Indonesia di posisi 85 dari 180 negara dunia. 

"Untuk skala Asia, kita berada di posisi ke-20. Masih kalah dari Singapura (skor CPI 4), Hong Kong (skor CPI 16), Jepang (skor CPI 20), bahkan Malaysia (skor CPI 51). Kita hanya lebih baik dibandingkan Vietnam (skor CPI 96), Thailand (skor CPI 101), dan Filipina (skor CPI 113). Ini menandakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, usai menghadiri peringatan puncak Hari Anti Korupsi se-Dunia, di KPK, Jakarta, Rabu (16/12). 

Baca juga : Deputi Penindakan KPK Karyoto Kena Corona

Acara tersebut dihadiri secara virtual oleh Presiden Jokowi, Menko Polhukam Mahfud MD dan Mensesneg Pratikno. Sedangkan yang hadir secara fisik antara lain Ketua Mahkamah Agung Syafrudin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Ketua DPR ke-20 ini turut mengapresiasi kinerja KPK yang mampu menyelamatkan uang negara mencapai Rp 63,8 triliun selama periode 2016-2019. Di semester I-2020, bidang pencegahan KPK berhasil menyelamatkan uang negara mencapai Rp 10,4 tiliun. Serta menambah pendapatan daerah melalui program peningkatan pendapatan asli daerah kurang lebih Rp 80,1 triliun. 

Baca juga : Deputi Penindakan KPK Sambut Saksi Kasus Proyek SPAM Di Loby

"Fokus KPK mengedepankan aspek pencegahan patut didukung. Berdasarkan laporan Transparansi Internasional Indonesia, selama ini uang rakyat dalam praktik APBN dan APBD menguap sekitar 30-40 persen oleh perilaku korupsi. Modus operandi korupsi yang paling banyak, sebesar 70 persennya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah," papar Bamsoet. 

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, selain melakukan pencegahan dan penindakan, KPK juga harus gencar melakukan pemburuan aset tindak pidana korupsi yang disimpan di luar negeri. Salah satunya dengan memanfaatkan langkah pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI). 

Baca juga : Minta Mensos Serahkan Diri, Firli: KPK Akan Terus Kejar Sampai Saudara Tertangkap!

"Bank Dunia menekankan bahwa pengembalian aset tindak pidana korupsi sangat penting bagi pembangunan negara berkembang. Setiap 100 juta dolar AS hasil korupsi yang bisa dikembalikan, setidaknya dapat membangun 240 kilometer jalan, mengimunisasi 4 juta bayi dan memberikan air bersih bagi 250 ribu rumah," pungkas Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.