Dark/Light Mode

Bentuk Kaukus Sumatera

DPD Siap Kawal Aspirasi Rakyat

Senin, 18 Januari 2021 06:30 WIB
Wakil Ketua DPD Sultan B Najamuddin. (Foto: Dok. DPD RI)
Wakil Ketua DPD Sultan B Najamuddin. (Foto: Dok. DPD RI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Dewan Pewakilan Daerah (DPD) Sub Wilayah Barat I menyepakati pembentukan Kaukus Sumatera. Kaukus ini menjadi wadah perjuangan regional dalam mengawal aspirasi rakyat Sumatera.

Wakil Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengatakan, Kaukus Sumatera akan menginventaris berbagai masalah yang ada di kawasan. Kemudian, menghasilkan rekomendasi bersama yang bersifat implementatif.

Menurutnya, kawasan Sumatera mempunyai banyak keunggulan. Diyakini, setiap anggota DPD asal Sumatera memiliki gagasan atau pemikiran tentang pengembangan daerah pemilihannya.

Berita Terkait : DPD Harap Pemerintah Adopsi Kearifan Lokal

“Rapat koordinasi ini momentum kita mengeksplor semua wacana, ide, dan gagasan. Melalui kaukus ini, kita akan menjembatani kepentingan daerah dengan kepentingan lembaga,” ujar Sultan, dalam Rapat Koordinasi Anggota DPD Sub Wilayah Barat I di Kepulauan Seribu, Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, ia menguraikan, kaukus Sumatera akan didorong mensinergikan kerja-kerja koordinasi yang lebih luas. Selain membawa isu atau agenda yang bersifat lokal atau provinsi, kaukus juga akan mensinergikan berbagai kebijakan lintas batas antar wilayah se-Sumatera.

“Kaukus akan mendorong pemerintah menyelesaikan pembangunan infrastruktur di kawasan Sumatera. Dengan kehadiran kaukus, daerah-daerah yang belum terkoneksi akan terhubung. Terjadi pemerataan ekonomi dan pembangunan,” urai senator dari Provinsi Bengkulu ini.

Baca Juga : Kangen Dipanggil Mary Jane

Sultan menambahkan, rapat koordinasi Anggota DPD Sub Wilayah Barat I juga memberi sejumlah gagasan. Di antaranya, mendorong pemerintah dan pihak terkait mengintegrasikan pariwisata terpadu se-Pulau Sumatera, dengan menonjolkan potensi daerah masing-masing. Selain itu, membangun konektivitas dalam aspek transportasi baik darat, udara, maupun laut.

“Kalau udara, sifatnya bagaimana membuat penerbangan lintas provinsi, bahkan berpeluang menggunakan airline sendiri yang dimiliki pemda. Dari jalur laut, membuka akses laut di seluruh Pulau Sumatera,” jelas mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini.

Hal lain yang mengemuka dalam pertemuan tersebut, ungkap dia, adanya gagasan mendorong revisi ketentuan tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan begitu, tercipta aturan yang dapat memaksimalkan potensi regional Sumatera baik dari ekonomi, infrastruktur, dan pariwisata.

Baca Juga : Rakyat Bisa Jadi Pusing, Bos!

Catatan penting lainnya, sambung dia lagi, mendorong pemerintah agar dana bagi hasil sawit segera di-follow up. “Selain utang pemerintah harus dibayar, juga revisi undang-undang. Sebab, jantungnya di situ,” tegas dia.

Anggota DPD dari Provinsi Aceh Fachrul Razi menambahkan, kinerja kaukus tak bersifat teknis pembangunan di tingkat lokal. Dengan begitu, kehadiran kaukus tidak tumpang tindih dengan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPD yang sudah ada, seperti Komite.

“Tugas kaukus adalah menjembatani kepentingan regional Sumatera dengan Kemenko. Sedangkan Komite menjembatani kepentingan lokal daerah dengan Kementerian. Jadi, tidak tumpang tindih,” jelasnya. [ONI]