Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Zaskia Adya Mecca, Turun Langsung Padamkan Karhutla
- Menperin: Pendidikan Vokasi Kunci Cetak SDM Industri Unggul
- Nawakara Edukasikan Generasi Muda Soal Keamanan Hingga Kepedulian Lingkungan
- BRI Peduli Salurkan 270 Unit Mesin Pompa Air Bantu Kendalikan Api di Kalimantan
- Pemprov DKI Siapkan 11 Rusun dalam APBD 2027, Rorotan dan Marunda Prioritas
Kritik Yang Obyektif Dan Sesuai Data Bakal Jadi Masukan Buat Pemerintah
Minggu, 14 Februari 2021 09:08 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Kritikan kepada Pemerintah diharapkan secara obyektif, sesuai fakta. Sebab, kritikan seperti itu akan menjadi masukan vital bagi perbaikan kebijakan publik.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno tidak sepakat dengan anggapan sejumlah pihak yang menilai pernyataan Presiden Jokowi yang meminta publik mengkritisi Pemerintah sebagai jebakan.
“Jangan berprasangka buruk. Saya juga sering mengkritik, tak pernah ada masalah," ujar Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Sabtu (13/2/).
Baca juga : Jika Demokrasi Tak Jalan Pemerintahan Bisa Jatuh
Hendrawan mengatakan, yang tidak dianjurkan adalah pemutarbalikkan fakta, semburan kebohongan dan kebencian. "Seperti kita tahu, kebohongan bergerak lebih cepat. Ini berbahaya di tengah masyarakat yang majemuk dengan tingkat literasi yang beraneka," kata Hendrawan.
Ada pun mengenai mereka yang ditangkap kepolisian, kata dia, karena memelintir fakta, membangun opini yang menyesatkan, untuk kepentingan suatu gerakan.
“Bahkan yang saya amati, gerakan itu mengarah kepada hal yang membahayakan eksistensi bangsa," ungkapnya.
Baca juga : Fokus Layanan Digital, Bank Mandiri Hadirkan Edu-Branch
Lebih lanjut, dia mengatakan, mengkritik atas dasar ideologi Pancasila pasti akan dihargai. "Kritik yang obyektif, jujur, didukung data, justru menjadi masukan vital bagi perbaikan kebijakan publik," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mendukung kritikan sepanjang berisi untuk membangun tentu akan bagus. Dengan demikian, akan tercipta check and balances dari pemerintah, Parlemen dan juga yudikatif, bukan asal mengkritik.
Azis pun melihat cukup banyak kritik kepada pemerintah sebagaimana yang termuat di media dan itu hal yang biasa. Kalau ada balasan dari buzzer, kata dia, tinggal balas dengan buzzer juga, memanfaatkan teknologi.
Baca juga : Semarang Banjir Besar, PLN Jaga Pasokan Listrik
Namun, Politikus Partai Golkar ini mengingatkan kritikan itu harus dengan cara yang baik, menyampaikan kritik yang membangun dengan mempertimbangkan aspek etika, tata krama, fakta dan data. Sementara medianya bisa menggunakan apa saja. [REN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya