Dark/Light Mode

Potensi Desa Belum Tergarap Maksimal, Bamsoet Dorong Optimalisasi BUMDes

Rabu, 3 Maret 2021 16:54 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) menerima Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), di Jakarta, Rabu (3/3).
Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) menerima Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), di Jakarta, Rabu (3/3).

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo menekankan, masa depan Indonesia tidak lagi berada di perkotaan. Melainkan di pedesaan sebagai penyedia utama lumbung pangan dengan keberadaan 26 juta keluarga petani dan nelayan. Serta sentra perekonomian rakyat karena menjadi ruang hidup bagi sekitar 1,5 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Ironisnya, saat ini jumlah penduduk miskin di pedesaan justru sangat banyak. Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2020 menyebutkan, pada September 2019, penduduk miskin pedesaan mencapai 14,93 juta orang, sedangkan di perkotaan hanya 9,86 juta orang,” ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, usai menerima Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), di Jakarta, Rabu (3/3). Pengurus ABPEDNAS yang hadir antara lain Ketua Umum Deden Samsudin, Sekretaris Jenderal Indra Utama, Wakil Sekretaris Jenderal Afrinal Desi, dan Bendahara Ella Nurlaela.

Baca juga : Mau Dicek FIM, Bamsoet Dorong Sirkuit Mandalika Rampung Juni 2021

Dari tadi BPS tadi, lanjutnya Bamsoet, menunjukkan masih besarnya potensi desa yang belum tergarap dengan maksimal. Diperlukan peran dari semua pihak untuk mendorong pembangunan desa, baik pemerintah pusat, daerah, maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai lembaga demokrasi di tingkat desa.

Ketua DPR ke-20 ini memaparkan, data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat, saat ini sudah ada sekitar 30 ribu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Total omzetnya mencapai Rp 2,1 triliun.

Baca juga : Partai Gelora Gelar Bhakti Gelora, Bantu Korban Banjir Bekasi

"Keberadaan BUMDes merupakan representasi model ekonomi padat karya. Mampu membawa dampak penyerapan tenaga kerja tinggi dan menggerakkan sektor riil di akar rumput," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menerangkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa. Terdiri atas 75.436 desa (74.517 desa dan 919 nagari di Sumatera Barat), kemudian 8.444 kelurahan serta 51 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT).

Baca juga : Potensi Lautnya Melimpah, KKP Dongkrak Ekonomi Biak

"Jika satu desa minimal bisa membentuk satu BUMDes, kita masih kekurangan sekitar 50 ribu lebih BUMDes. Tugas berat BPD untuk memastikan setiap desanya agar bisa segera memiliki minimal satu BUMDes. Sehingga masyarakat desa bisa semakin maju dan sejahtera," pungkas Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.