Dewan Dorong Pemprov Kebut Normalisasi Sungai

RM.id  Rakyat Merdeka - Panitia Khusus (Pansus) Banjir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menuntaskan masalah banjir ibukota. Salah satunya dengan membebaskan lahan untuk pelaksanaan normalisasi 13 sungai.

Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani meminta, tahun depan, Pemprov DKI memprioritaskan penataan Kali Ciliwung, Pesanggrahan, Angke dan Sunter. Sebab saat ini, pembenahan Kali Ciliwung baru dilakukan sepanjang 16 kilometer (km) dari total panjang 33 km. Sementara tiga kali lainnya masih dalam proses.

“Padahal kita tahu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta telah menargetkan bahwa 4 sungai tersebut harus selesai di tahun 2022,” kata Zita, di Jakarta, Rabu (23/12).

Karena itu, Zita mengatakan, anggaran banjir harus difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan kapasitas air tertampung.

Baca juga : Kebiasaan Sarapan, Dorong Anak Disiplin Bangun Pagi

“Tak bosan-bosan saya selaku ketua pansus mengingatkan anggaran harus difokuskan ke pembangunan infrastruktur yang dampaknya meningkatkan kapasitas air di sungai,” kata Zita.

Politisi PAN ini menyebutkan, kapasitas sungai yang ada di Jakarta hanya 950 meter kubik per detik, sedangkan rata-rata debit air (banjir) tahunan mencapai 2.100-2.650 meter kubik per detik.

Selain normalisasi sungai, Zita meminta, Pemprov DKI Jakarta meningkatkan jumlah kawasan hijau dan lahan resapan air. Menurut dia, ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta kini hanya 9,98 persen. Padahal, luasan RTH yang dibutuhkan untuk menyerap air sebesar 30 persen.

Selain itu, Zita juga mendorong agar Pemprov DKI mengubah masterplan Rencana Tata Ruang agar disesuaikan dengan kondisi sekarang. Kemudian, meminta agar disiapkan sistem peringatan dan evakuasi dini serta Standard Operating Procedure (SOP) penanganan banjir dari mulai pra bencana hingga pasca bencana.

Baca juga : Pemerintah Larang Kerumunan Saat Libur Natal Dan Tahun Baru

Ahli Hidrologi Universitas Indonesia, Firdaus Ali mengatakan, normalisasi itu fungsinya untuk pengendalian banjir. Begitu hujan turun, secepat mungkin dialirkan ke hilir karena lahan di Jakarta tidak ada ruang untuk air.

Staf Khusus Menteri PUPR itu menegaskan, pihaknya siap melakukan kegiatan konstruksi untuk normalisasi sungai untuk penanganan banjir di DKI Jakarta. Hanya saja, pihaknya belum bisa melakukannya karena pembebasan lahan merupakan tanggung jawab Pemprov DKI, bukan pemerintah pusat.

Pengamat Tata Kota dari UniversitasTrisakti, Nirwono Yoga menyebut, normalisasi sungai merupakan program jangka menengah pengendalian banjir. Pemprov harus mulai melakukan relokasi besar-besaran pemukiman di bantaran sungai, penataan 13 sungai dengan revitalisasi, hingga rehabilitasi saluran air.

“Relokasi besar-besaran pemukiman di tepi bantaran kali dan tepi situ, danau, embung, atau waduk ke rusunawa terdekat. Percepat penambahan RTH dari luas sekarang 9,98 persen menjadi 30 persen sebagai daerah resapan air kota,” tandas Nirwono.

Baca juga : Giliran Maroko, Sepakati Normalisasi Hubungan Dengan Israel

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) berjanji menindaklanjuti rekomendasi pansus banjir DPRD DKI. Rekomendasi pansus dinilai membantu kerja Pemprov.

“Rekomendasi (menangani) banjir ini sangat baik bagi kami. Kami juga akan menindaklanjuti,” kata Ariza di Jakarta, Rabu (23/12).

Ariza mengaku banjir menjadi masalah tahunan di ibukota. Terutama, di awal dan akhir tahun saat puncak musim hujan. [JAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.