Petani Dan Pengamat Tolak Impor Beras

 Sebelumnya 
Hal senada dikatakam Wakil Sekjen Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Zul Herman. Ia menyayangkan kebijakan impor yang dilakukan membuat gaduh para petani yang sedang berjuang menegakan kedaulatan pangan, apalagi impor saat panen raya.

“Tidak perlu impor karena bulan maret ini akan ada panen raya. Saya kira Bulog dan Kemendag tidak melihat data pertanian ini. Jadi menurut hemat saya untuk Bulog dapat menyerap hasil panen petani terlebih dahulu sebelum mengeluarkan permohonan impor beras,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Indef, Ahmad Tauhid menyayangkan kebijakan impor beras 1 juta ton yang sudah dialokasikan melalui perum Bulog.

Baca juga : Bamsoet Apresiasi Pajero Indonesia-One Yang Ikut Branding Empat Pilar MPR

Pasalnya, masa panen Maret ini diperkirakan mencapai 8,7 juta ton GKG, begitu juga dengan bulan April yang mencapai 8,59 juta ton GKG.

“Kalau impor beras sekarang ini dilakukan maka tentu saja akan menghancurkan harga di tingkat petani. Apalagi ketersediaan beras nasional 2021 diperkirakan mencapai 36 juta ton, sehingga masih ada kelebihan beras sekitar 4 hingga 5 juta ton,” paparnya.

“Harusnya yang dilakukan adalah pemerintah dalam hal ini Perum Bulog melakukan pembelian padi secara besarbesaran. Apalagi disampaikan beberapa waktu oleh Pak Presiden bahwa kita harus mengutamakan produk dalam negeri,” imbuhnya.

Baca juga : Soal Kisruh Partai Demokrat, Golkar Merasa Prihatin

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Profesor Muhammad Firdaus khawatir kebijakan impor 1 juta ton beras dapat mengganggu beban mental para petani dan pelaku usaha lainya yang kini tengah berjuang meningkatkan produksi dalam negeri.

Kebijakan tersebut harus dipikir matang, mengingat saat ini para petani tengah menghadapi musim panen yang akan berlangsung pada beberapa bulan ke depan.

“Kebijakan impor harus didasarkan pada data yang akurat. Dan sebuah data itu tidak bisa disediakan oleh satu pihak saja. Namun harus melibatkan data lain dan mengacu pada data yang benar. Kebijakan impor itu harus mengacu pada data yang valid,” katanya. [TIM/KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.