Dark/Light Mode

BPIP Disangka Lembaga Kependudukan

Senayan Minta Pancasila Lebih Digaungkan Lagi

Selasa, 6 April 2021 20:40 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang. (Foto: ist)
Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi II DPR mendorong Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) untuk meningkatkan penanaman nilai-nilai Pancasila ke masyarakat. Sebab di antara para kepala daerah sendiri rupanya banyak yang tidak mengenal BPIP.  Bahkan, lembaga yang dikomandoi oleh Yudian Wahyudi ini dianggap lembaga yang menangani masalah kependudukan.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah BPIP dalam mensosialisasikan Pancasila. Salah satunya terkait praktek Kepancasilaan di negara ini.

Politisi senior PDIP ini lalu menyoroti sejumlah peraturan yang dibuat kepala daerah yang justru bertentangan dengan Ideologi Pancasila. Sebagai contoh kasus, di SMK Negeri 2 Padang yang membuat peraturan wajib jilbab bagi siswanya. Menurut Junimart, hal itu jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah.

"BPIP sebagai lembaga yang betul-betul konsen membidangi Ideologi Pancasila ini, bagaimana caranya BPIP itu bisa melakukan edukasi kepada para aparatur sipil negara, para birokrat, dan kepada para kepala daerah?," tanya Junimart dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan BPIP di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (6/4).

Berita Terkait : DPR Soroti Rendahnya Realisasi Program Vaksinasi Untuk Lansia

Junimart mengatakan pernah menyampaikan kepada BPIP agar konsen pada penanaman nilai-nilai Pancasila di daerah dan perkampungan. Menurutnya, banyak masyarakat di perkampungan yang sudah tidak paham lagi tentang Pancasila. Mereka juga sudah tidak tahu lagu-lagu kebangsaan yang patroritik. Yang lebih ironi, kepala daerah pun tidak tahu apa itu BPIP.

"Ini bukan saya menyentil tapi saya melihat inilah tidak ada sosialisasi dari BPIP. Jadi sangat menyedihkan sekali beberapa kepala daerah tidak paham apa itu BPIP. Mereka mengatakan BPIP itu kependudukan Pak," kata politisi berlatar belakang pengacara ini.

Lebih lanjut, Junimart mengatakan, berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP ini, mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan Ideologi Pancasila, koordinasi dan pembinaan Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. "Ini menurut kami tidak jalan pak di daerah," jelasnya.

Karena itu, dia menyarankan, agar BPIP melibatkan DPR dalam menjalankan tugasnya. Toh para anggota dewan ini sudah punya kegiatan rutin turun ke daerah pemilihan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Jika ini dilakukan, bukan hanya menghemat anggaran BPIP, tapi juga bisa bersinergi dalam rangka mencapai program dari BPIP.

Berita Terkait : Salat Tarawih Dan Idul Fitri Boleh Berjamaah, Azis Syamsuddin: Prosedur Standarnya Harus Disosialisasikan

"Ini yang perlu dicermati Kepala BPIP secara cerdas. Tolonglah digaungkan BPIP itu," pungkasnya.

Hal senada dilontarkan Anggota Komisi II DPR Mohamad Muraz. Menurutnya BPIP ini dibentuk dengan satu asumsi bahwa masyarakat harus tahu, mengerti, memahami dan melaksanakan dasar dan falsafah negara Pancasila yang mungkin sejak reformasi sudah sudah jarang dibicarakan masyarakat.

Sementara tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPIP antara lain merumuskan arah kebijakan pembinaan Ideologi Pancasila. Kemudian Pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berlekelanjutan, menyusun standarisasi diklat dan menyelenggarakan diklat.

Khusus untuk tupoksi BPIP mengenai standarisasi diklat, dia menyarankan juga baiknya BPIP menggandeng DPR karena tugas anggota dewan sekaligus Anggota MPR adalah juga melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar.

Berita Terkait : DPR Usul Kampanye Literasi Nasional Masuk Perpres Penurunan Stunting

Dia pun meminta agar BPIP memberikan masukan terhadap materi Sosialisasi Empat Pilar di MPR ini apakah sejauh ini sudah cukup baik materinya atau harus ada inovasi-inovasi yang bisa menarik bagi masyarakat.

"Karena saya lihat materi Empat Pilar itu masih samalah dengan produk-produk terdahulu," katanya.

Karena itu, lanjut politisi Partai Demokrat ini, tugas BPIP sangat strategis dalam menanamkan Ideologi Pancasila kepada masyarakat. Menurutnya, tujuan negara tidak akan tercapai kalau masyarakatnya tidak memahami apalagi tidak melaksanakan dasar negara dan Ideologi Pancasila ini. "Kalau perlu Anggota DPR ini didiklat sajalah supaya ada inovasi," sarannya. [KAL]