Panja BPIH DPR Tetap Bersidang Saat Reses

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi VIII DPR memutuskan tetap melanjutkan pembahasan Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di masa reses ini. Pasalnya, hingga masa sidang berakhir, DPR dan pemerintah belum menemukan kesepakatan terkait komponen BPIH

Anggota Komisi VIII DPR dan Panja BPIH John Kennedy Aziz berharap, Panja telah menuntaskan pembahasan ongkos haji sebelum penutupan masa sidang yang berlangsung Jumat (8/4). Sayangnya, pembahasan belum menemukan keputusan terbaik mengenai pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Menurutnya, Panja BPIH rapat pada Rabu (6/8) sampai pukul setengah sebelas malam bersama Direktur Jenderal Perjalanan Haji dan Umrah (Kementerian Agama).

“Alhamdulillah pembahasan sangat cair, penuh diskusidiskusi hangat dan memahami satu sama lain tentang kesulitankesulitannya,” kata John.

Baca juga : Berlaku Hari Ini, Ini Daftar Mobil Yang Dapat Diskon PPnBM

Dalam rapat panja ini, sambung politisi Golkar ini, semua aspek diperhitungkan untuk memastikan kemaslahatan para calon jemaah haji terpenuhi. Baik tim dari pemerintah maupun dari parlemen, betul-betul bekerja, tak ada ego dan seluruhnya demi Merah Putih.

Sayangnya, lanjut John, Panja belum bisa menyelesaikan pembahasan sehingga tak dilaporkan ke Komisi VIII. DPR dan pemerintah masih membutuhkan waktu lagi untuk melakukan pembahasan. Namun demikian, pihaknya juga bersyukur sudah menerima surat dari Menteri Agama untuk tetap melanjutkan pembahasan BPIH di masa sidang reses ini.

“Kebetulan saya diutus oleh Pimpinan untuk hadir di Badan Musyawarah (Bamus). Tadi pun saya sudah sampaikan ke Bamus dan telah diputuskan kita diberi sidang dari 30 April sampai tanggal 5 Mei untuk selesaikan panja BPIH itu,” ungkapnya.

Dia berharap dengan adanya keleluasaan waktu yang diberikan Bamus DPR, baik pemerintah maupun DPR bisa samasama mengatur waktu yang baik dalam persidangan nanti agar tidak melanggar ketentuanketentuan yang ada, termasuk pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19.

Baca juga : Di-support Anggota DPR, Holding Ultra Mikro Berikan Manfaat Besar

Hal senada dilontarkan Anggota Komisi VIII Jefry Romdonny. Dia meminta tetap dilakukan lobi-lobi melibatkan tokoh yang cukup terpandang di Arab Saudi sehingga kuota jemaah haji tahun ini bisa bertambah. Sebab, tidak terlaksananya ibadah haji tahun lalu berkonsekuensi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dan juga penentuan komponenkomponennya (BPIH).

“Saya minta koordinasi antarlembaga diperbaiki. Sebab, kemarin dalam Panja ada yang kurang nyambung. Ada juga satu urusan yang tidak diserahkan kepada ahlinya. Padahal harusnya yang ahli di bidang itu memang harus dilibatkan sehingga hasilkan keputusan yang baik,” katanya.

Sementara, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menghargai upaya-upaya Kemenag dengan menyiapkan skema detail, kendati belum ada keputusan penetapan kuota dari pihak urusan haji di Arab Saudi.

“Intinya, DPR siap mendukung 100 persen apa pun kebijakan Kemenag. Kita harus sama-sama satu barisan, DPR dan pemerintah menghadapi persoalan haji di tengah pandemi,” katanya.

Baca juga : KPK Lelet Garap Banteng Senayan

Diakui dia, ada beberapa persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan ibadah haji kali ini. Kendati persoalan ini bukan hal yang prinsip, namun cukup mengganggu opini publik. Misal, masalah seragam batik di mana banyak keluhan mudah sobek dan luntur. Begitu juga dengan tas. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.