Komisi IX: Bikin Skema Agar Pemerintah Tak Ingkar Janji

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mengapresiasi janji pemerintah soal jaminan pendidikan untuk putra-putri seluruh prajurit KRI Nanggala 402 yang gugur di perairan Bali. Janji tersebut perlu dikawal, agar jaminan pendidikan terhadap para putra-putri prajurit KRI Nanggala 402 berjalan baik.

“Ini kan kejadiannya sekarang, sekolahnya nanti. Jadi, harus ada skema dan pendelegasian yang jelas. Kalau hanya sekadar statement, saya khawatir tidak ada perbedaan dengan siswa-siswi lainnya (yang bukan korban),” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih di Semarang, Jawa Tengah, kemarin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah akan menjamin pendidikan putra-putri dari keluarga prajurit KRI Nanggala 402 yang gugur saat melaksanakan tugas. Negara juga akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, serta bintang jasa Jalasena atas dedikasi, pengabdian, dan pengorbanan para prajurit.

Baca juga : Tim Pansus Otsus Papua Serap Aspirasi Ke Jayapura

“Pemerintah akan menjamin pendidikan putra-putri dari keluarga prajurit KRI Nanggala402 hingga jenjang pendidikan S1,” kata Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/4).

Melanjutkan keterangannya, Fikri mengatakan, negara harus hadir dalam segala aspek kehidupan, utamanya terhadap warga negara yang telah mengabdikan hidupnya bagi bangsa dan negara. Selain itu, kontitusi juga memberi jaminan pendidikan terhadap seluruh warga Negara

“Pendidikan merupakan hak seluruh anak bangsa, sesuai amanah Undang-Undang Dasar (UUD) Negara. Terlebih, mereka ini anak-anak para prajurit yang gugur dalam tugas menjaga kedaulatan bangsa,” tegas Anggota Fraksi PKS ini.

Baca juga : Senayan Peringatkan ASN Jangan Ambil Keuntungan

Fikri menambahkan, perlunya skema untuk mengawal janji pendidikan terhadap putraputri prajurit KRI Nanggala 402, karena persoalan itu tak sekadar melibatkan pemerintah pusat. Menurutnya, pendidikan merupakan urusan yang didesentralisasikan secara kongruen.

“Kewenangan pendidikan jenjang PAUD, TK, SD, SMP ada di tingkat kota/kabupaten. Kemudian SMA/SMK, serta pendidikan luar biasa atau layanan khusus ada di tingkat provinsi. Pemerintah pusat hanya urusan pendidikan tinggi saja. Kalau demikian, bagaimana mengkoordinasikannya?” tutur Fikri.

Karenanya, ia meminta adanya dokumen administrasi yang kuat, sah dan bisa disepakati oleh siapapun pemerintah selanjutnya. “Mari kita kawal bersama. Komisi X juga akan menagih janji tersebut kepada pemerintah, agar tak menjadi persoalan di kemudian hari,” tandasnya. [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.