Gus AMI: Awasi Ketat Kepulangan 34 Ribu Pekerja Migran Indonesia!

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah beserta seluruh pihak terkait agar mengantisipasi kedatangan para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Protokol kesehatan harus berlangsung amat ketat.  

Sebab, Warga Negara Indonesia (WNI) yang berjumlah sekitar 34 ribu tersebut, adalah PMI yang telah habis masa kontraknya di berbagai negara, terutama Malaysia, Arab Saudi, Hongkong, dan sebagainya. Karena itu, Muhaimin meminta agar seluruh titik pintu masuk kedatangan harus diawasi dengan ketat.

"Soal protokal kesehatan, harus menjadi prioritas utama. Seluruh pihak harus bekerjasama, mulai pemerintah pusat dan juga pemda yang akan menjadi tujuan para WNI ini," tegas politisi yang karib disapa Gus AMI dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/5).  

Lebih lanjut, Gus AMI berharap betul soal prokes ini harus menjadi perhatian utama sehingga kemungkinan penyebaran Covid-19 bisa cegah.

Baca juga : DPR Desak Pemerintah Awasi Penjualan Sianida

"Tanpa kerja sama yang kuat antara pusat dan daerah ini mustahil bisa dilakukan. Kuncinya koordinasi dan kerja sama demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19," lanjutnya.

Selain soal protokol kesehatan, Gus AMI juga menegaskan, yang terpenting adalah pemerintah memperhatikan nasib para perkerja migran tersebut. 

Muhaimin menyatakan, selama ini Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mempunyai program Desa Migran Kreatif. Program Desa Migran Kreatif ini, menurutnya, harus menjadi solusi bagi WNI yang habis masa kontrak mereka di luar negara dan kembali ke tanah air atau purna PMI.

"Prinsipnya, guna mencegah mereka kembali lagi ke luar negeri, apalagi secara ilegal, ekonomi daerah harus terus didorong tumbuh agar mereka bisa bekerja di tanah air," tambah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.  

Baca juga : Komisi IX: Bikin Skema Agar Pemerintah Tak Ingkar Janji

Gus AMI menegaskan, persoalan PMI ini memang kompleks dan harus ditangani dengan matang. Dirinya terus berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait, juga dengan komisi teknis di parlemen.

Menurutnya, kompleksitas itu bukan hanya soal kepulangan yang memang harus benar-benar diawasi dengan ketat sehingga semua aman. Tetapi juga persoalan sosial ekonomi setelah kepulangannya yang harus dibenahi.

"Ini saya kira lebih dari soal kesehatan protokol kesehatan semata, tetapi problem sosial ekonomi pasca kepulangan itu yang jauh lebih penting,” ujarnya.  

Menurutnya, para PMI yang bekerja di luar negeri adalah pilihan ekonomi yang rasional, karena bisa jadi di tanah air mereka susah mendapat pekerjaan. Karena itu, di tengah pandemi dan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, solidaritas bersama harus terus ditumbuhkan.  

Baca juga : Tim Pansus Otsus Papua Serap Aspirasi Ke Jayapura

"Pemerintah pusat dan daerah harus mencari terobosan inovatif agar ekonomi bisa bergeliat sehingga sentra-sentra ekonomi di daerah bisa tumbuh Kembali dan para PMI ini tak perlu kembali ke luar negeri tapi mandiri di negeri sendiri," pungkasnya. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.