Dark/Light Mode

Komisi VI DPR Tak Ikhlas Garuda Dilikuidasi

Selasa, 22 Juni 2021 11:39 WIB
Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal. (Foto: Ist)
Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi VI DPR tak ikhlas apabila Garuda Indonesia sampai dilikuidasi akibat beban utang yang terlalu tinggi. Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi VI dengan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. terkait dengan kinerja perusahaan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (21/6).

Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal itu meminta direksi Garuda Indonesia lebih berani bernegosiasi dengan para kreditor dan lessor sehingga keuangan Garuda bisa diselamatkan.

Berita Terkait : Komisi VII DPR Tinjau PLTGU Muara Tawar, Pembangkit Peaker Andalan PLN

Apalagi, menurut Hekal, perjanjian-perjanjian yang mengikat tersebut dinilai tidak menguntungkan bagi airlines pada masa Pandemi. "Toh semua airlines melakukan renegosiasi kontrak dengan para kreditor dan lessor," kata Hekal, Senin (22/6).

Sejauh ini, Hekal meminta, langkah-langkah penyelamatan Garuda harus diambil, agar maskapai BUMN itu dapat mempersiapkan diri saat keadaan ekonomi membaik kembali.

Berita Terkait : Perkuat Kemitraan Strategis, Garuda Beri Harga Tiket Khusus Ke SKK Migas

"Ketika nanti pandemi usai, kita semua optimistis pertumbuhan ekonomi akan rebound dan Garuda akan kembali terbang tinggi," kata politisi Partai Gerindra itu.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Irfan Setiaputra mengakui, utang perseroan sebesar Rp 70 triliun. "Termasuk di dalamnya kreditur Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," kata Irfan.

Berita Terkait : Komisi VI DPR: Permenperin Lindungi Pemenuhan Gula Dalam Negeri

Selain itu, terkait dengan skema pensiun dini pegawai Garuda, Komisi VI pun berjanji akan terus memantaunya agar tidak ada hak-hak pegawai yang tidak dipenuhi. Sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. [EDY]