Komisi II DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Otsus Papua

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi II DPR Komarudin Watubun menegaskan, evaluasi terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua merupakan suatu kebutuhan. Namun, evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap implementasi Otsus. Tidak boleh parsial seperti berkutat hanya soal dana.

"RUU Otsus Papua 2021 menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi dan menjunjung harkat dan martabat orang asli Papua, percepatan pembangunan kesejahteraan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan," katanya dalam webinar bertajuk Menyatukan Hati, Membangun Papua yang diselenggarakan Divisi Humas Polri, Rabu (16/6).

Ketua Pansus RUU Otsus Papua di DPR ini menjelaskan, penambahan frasa melindungi dan menjunjung harkat dan martabat orang asli Papua memberi makna filosofis, bahwa esensi percepatan pembangunan Papua dibutuhkan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua. Bukan sekadar dipahami dalam perspektif korban kebijakan pertahanan atau keamanan, terutama yang terjadi di masa lalu.

Baca juga : Komisi X DPR Minta Nadiem Benahi Pendidikan Vokasi

Ia menuturkan, ada 6 usulan yang diajukan fraksinya dalam evaluasi Otsus Papua. Yakni dana Otsus ditambah, difokuskan pada pendidikan, kesehatan dan ekonomi, pemekaran wilayah untuk pemerataan, pembentukan Badan Otonomi Khusus Papua, pembentukan Partai Politik Lokal, dan secara parsial pemilihan Kepala Daerah baik gubernur, bupati, atau walikota oleh DPR Papua.

"Stop mencari kambing hitam atas lambatnya atau tidak idealnya Otsus selama 20 tahun. Kembalikan pada nurani untuk tidak koruptif, tidak manipulatif, berkorban untuk masa depan anak cucu, demi masa depan Papua yang damai dan sejahtera," tegasnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Prabowo Argo Yuwono dalam sambutannya menekankan, arahan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, bahwa seluruh bangsa mencintai Papua. Sehingga seluruh jajaran Satgas Operasi Nemangkawi selalu solid dan sinergi untuk menjaga wilayah yang berada di ujung Timur Indonesia itu.

Baca juga : Komisi VI DPR Dukung Strategi Pemulihan Asabri

"Yakinkan kepada masyarakat sehingga pendekatan soft approach terus dilakukan. Walaupun terhadap gangguan keamanan dilakukan tindak hukum secara terukur dan tegas," katanya mengutip arahan Kapolri kepada Satgas Operasi Nemangkawi.

Menurutnya, untuk dapat keluar dari permasalahan di Papua, perlu menyatukan hati disertai dengan ketegasan atas ancaman Kamtibmas.

"Mari satukan hati, untuk membangunan Papua yang kita cintai. Pada gilirannya akan mempermudah jalannya pembangunan di tanah Papua," ujarnya.

Baca juga : Komisi IV Minta KKP Naikkan Honor Penyuluh Di Daerah

Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Prof. Paulus Wirutomo mengatakan, membangun Papua sudah menjadi isu internasional. Untuk itu, persoalannya bukan hanya menyatukan hati, bukan hanya dengan rasionalitas, tapi butuh political will.

"Pembangunan untuk rakyat mayoritas harus segera dimulai agar pemerintah tidak terjebak dengan tuntutan-tuntutan politis kelas elit menengah, soal pelanggaran HAM, dialog, dan referendum," imbaunya. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.