Pemda Tak Cukup Genjot Vaksinasi, Kepatuhan Prokes Masyarakat Juga

RM.id  Rakyat Merdeka - Tekad para pemangku kepentingan meningkatkan dua kali lipat jumlah masyarakat yang divaksin harus dibarengi dengan tekad yang sama kuatnya dalam mendisiplinkan masyarakat di wilayah mereka masing-masing. Agar masyarakat bisa mematuhi setiap kebijakan pengendalian Covid-19 dan protokol kesehatan (prokes)

"Kegiatan (vaksinasi) yang gencar diwujudkan para pemangku kepentingan di daerah saat ini adalah berbagai upaya memenuhi kebutuhan di hilir dari proses pengendalian Covid-19," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/6).

Padahal, kata politisi yang akrab disapa Rerie, ini semua masalah di hilir seperti kekurangan ruang isolasi, ICU, kekurangan tabung oksigen, hingga percepatan vaksinasi nasional adalah dampak dari belum tuntasnya masalah di hulu. Seperti soal kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam menjalankan setiap kebijakan pengendalian Covid-19 dan prokes.

Baca juga : Jelang KBM Tatap Muka, FKG Usakti Ingatkan Sekolah Terapkan Prokes Ketat

Pada Sabtu (26/6), Presiden Jokowi meninjau vaksinasi Covid-19 di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya itu, Presiden juga meninjau secara virtual kegiatan vaksinasi di sejumlah daerah. Dari situ, terlihat tekad para pemangku kepentingan daerah mewujudkan tantangan Presiden agar target vaksinasi di wilayah mereka ditingkatkan dua kali lipat. Demikian pula dengan peningkatan upaya penanganan kasus yang terjadi di wilayah mereka.

Pemerintah mencanangkan 1 juta orang per hari menerima vaksin Covid-19 pada Juli 2021 demi segera terbentuk kekebalan kelompok alias herd immunity. Namun, ucap Rerie, yang dibutuhkan saat ini bukan hanya upaya menanggulangi berbagai krisis di sektor hilir dalam pengendalian Covid-19 di Tanah Air. Yang terpenting adalah konsistensi para pemangku kepentingan dalam menciptakan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam menjalankan setiap kebijakan dan prokes.

"Bukankah ledakan-ledakan kasus positif Covid-19 selalu diawali dengan tidak patuhnya masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah," ujar politisi Partai NasDem itu.

Baca juga : Kejar Target Vaksinasi 1 Juta Dosis Sehari, Kemenkes Hapus Syarat Domisili KTP

Saat ini, sambung Rerie, masih berkembang pemahaman yang sesat terkait Covid-19. Hal ini membuat sejumlah kelompok masyarakat abai terhadap kebijakan pengendalian Covid-19 di Tanah Air.

Pengendalian Covid-19, tambahnya, membutuhkan dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Terus bermunculannya kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan pengendalian Covid-19 berpotensi menggagalkan upaya memutus rantai penyebaran virus asal China itu,

Berbagai kebijakan untuk mendisiplinkan masyarakat, tambah Rerie, harus segera dievaluasi. Masyarakat perlu pemahaman yang utuh terhadap kebijakan pengendalian Covid-19. [TIF]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.