Bamsoet: Ini Momentum Penyampaian Pesan Kebangsaan

 Sebelumnya 
“Jumlah undangan Sidang Tahunan MPR mencapai 1.125 undangan. Terdiri dari 60 undangan hadir secara fisik, 975 undangan hadir secara virtual, dan 90 undangan streaming. Undangan hadir fisik, antara lain Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Koordinator, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Panglima TNI, dan Kapolri. Selain itu, Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, dan Ketua KY,” jelas Bamsoet.

Undangan yang mengikuti secara virtual, tambah dia, antara lain tiga mantan presiden, empat mantan wakil presiden, dua mantan ketua MPR, dan empat mantan ketua DPD. Hadir juga secara virtual sebanyak 540 anggota DPR dan 124 anggota DPD, 103 duta besar/perwakilan negara sahabat, 8 pimpinan BPK, 9 jajaran MA, 7 jajaran MK, 6 jajaran KY, dan 34 gu­bernur se-Indonesia.

Baca juga : Sidang Tahunan MPR Hanya Akan Dihadiri 60 Orang

Ketua DPR ke-20 ini menambahkan, selain Sidang Tahunan MPR, pada bulan Agustus 2021, MPR juga memiliki dua agenda penting lain, yakni Peringatan Hari Konstitusi dan Peringatan Hari Lahir MPR. Pada Rapat Pimpinan MPR tanggal 27 Juli telah disepakati, ungkap dia, Peringatan Hari Konstitusi yang biasa diperingati setiap 18 Agustus dan Hari Lahir MPR yang biasa diperingati setiap 29 Agustus, kedua momen peringatan tersebut diselenggarakan secara bersamaan pada Rabu (18/8), pukul 10.00 WIB, karena pandemi Covid-19.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menguraikan, peringatan Hari Konstitusi harus menjadi momentum kebangsaan untuk melakukan evaluasi sistem ketatanegaraan. Khususnya, ketiadaan Haluan Negara sebagai bintang penunjuk arah pembangunan nasional. Atas dasar evaluasi itu, sambung dia, MPR melakukan kajian untuk menghidupkan kembali ha­luan negara dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Baca juga : Sidang Tahunan MPR Jadi Momentum Sampaikan Pesan Kebangsaan

“Kehadiran Presiden dalam peringatan Hari Konstitusi sangat penting. Di forum itu, presiden bisa menyampaikan pandangan pemerintah terhadap rencana MPR menghadirkan PPHN, sehingga bisa terjadi kesepahaman antara MPR dengan pemerintah terkait PPHN. Kesepahaman tersebut sangat penting, agar Indonesia tak lagi terombang-ambing dalam melakukan pembangunan nasional,” tandasnya. [ONI/TIM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.