Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Syarief Hasan Desak Pemerintah Perhatikan Lingkungan Hidup Di Papua
Jumat, 27 Agustus 2021 19:53 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap lingkungan hidup di Papua. Pasalnya, tambang bawah tanah terbesar di dunia yang ada di Papua kini kembali dikelola dan dieksplorasi oleh PT. Freeport Indonesia (PTFI).
Syarief menilai, pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap lingkungan hidup. "Selama ini, PT Freeport Indonesia melakukan ekplorasi tambang di bawah tanah tersebut sangat berpotensi yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang meluas dan tanpa pengawasan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan semakin bertambah," ungkap Syarief dalam keterangannya, Jumat (27/8).
Syarief menyatakan, banyak wilayah-wilayah bekas tambang yang dibiarkan begitu saja. Bekas tambang yang sangat besar ini sangat berbahaya bagi manusia dan berpotensi merusak ekosistem kehidupan yang ada di bumi Papua.
Baca juga : Nelayan Apresiasi Perhatian Manajemen PLTU Jawa 9&10
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengungkapkan, mestinya pembangunan harus dinikmati langsung secara maksimal oleh masyarakat Indonesia asli Papua.
"Papua masih tergolong daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Padahal selama ini, Papua memiliki isi bumi yang sangat banyak dan kaya, namun belum dinikmati secara maksimal oleh masyarakat Indonesia asli Papua," ungkap Syarief.
Syarief menegaskan, hasil alam Papua tidak boleh hanya dinikmati oleh pihak investor luar. Jangan sampai kita terus menerus mengeksplorasi sumber alam kekayaan Papua oleh PT. Freeport Indonesia tanpa mempertimbangkan masa depan lingkungan Papua.
Baca juga : Menkominfo Minta Pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi Diperluas
Dia mendapat informasi bahwa saham 51 persen milik pemerintah belum dibayarkan. "Dari Komisi VII DPR kami mendapatkan informasi bahwa klaim saham 51 persen dari PT Freeport Indonesia belum dibayar oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah diharapkan secara terbuka menyampaikan dan menjelaskan secara transparan kepada rakyat kondisi sebenarnya. Karena selama ini Rakyat mendapat penjelasan bahwa Pemerintah telah membayar lunas saham tersebut," ungkap Syarief.
Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mengungkapkan, pemerintah harus terbuka dalam menyampaikan kondisi saham 51 persen dari PT. Freeport tersebut. Jika memang belum dilunasi, pemerintah harus terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi sebenarnya.
Di sisi lain, pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat atas eksplorasi kekayaan alam Papua untuk meminimalisir terjadinya dampak kerusakan lingkungan berat akibat eksplorasi di bawah tanah yang sulit dikontrol. [TIF]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya