Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Pemerintah Jamin Stok Vaksin Covid Dikelola Transparan

Rabu, 25 Agustus 2021 19:57 WIB
Vaksinasi Covid-19 untuk pengguna transportasi terintegrasi di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat. (Foto: Dwi Pambudo/RM)
Vaksinasi Covid-19 untuk pengguna transportasi terintegrasi di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat. (Foto: Dwi Pambudo/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate memastikan pemerintah mengedepankan prinsip transparansi dan saling kontrol, dalam mengelola stok vaksin.

Kementerian Kesehatan akan menjadi koordinator utama dalam pengelolaan stok vaksin. Mulai dari pengaturan kedatangan vaksin, proses pendistribusian, hingga pengaturan ketentuan penyuntikan vaksin.

"Data mengenai stok vaksin nasional sampai ke level kabupaten/kota dapat diakses oleh publik secara langsung, salah satunya melalui laman https://vaksin.kemkes.go.id. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah, untuk mencegah politisasi serta mendorong partisipasi publik dalam mengawal program vaksinasi di Indonesia," tegas Johnny, Rabu (25/8).

Baca juga : Pemerintah Jangan Gegabah Sikapi Alih Kekuasaan Di Afghanistan

Johnny menjelaskan, setiap vaksin yang tiba di Indonesia dipastikan melalui tahapan klinis dan pengemasan ulang untuk keamanan vaksin, sebelum masuk ke proses pendistribusian.

Dalam proses pendistribusian, pemerintah akan menggunakan 2 skema distribusi. Agar vaksin dapat tersalurkan dengan cepat dan merata.

Skema pertama adalah dengan mendistribusikan vaksin dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, yang kemudian baru dilanjutkan ke pemerintah kabupaten/kota.

Baca juga : HNW Minta Data Anak Yatim Piatu Korban Covid-19 Divalidasi

Sementara skema kedua dilakukan dengan mendistribusikan vaksin secara langsung dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota.

"Sesuai arahan Presiden, daerah tidak perlu menahan/m atau mencadangkan stok vaksin. Karena pemerintah pusat akan memastikan stok baru akan terus berdatangan. Begitu vaksin tiba, pemerintah daerah bisa langsung menyuntikkan vaksin kepada masyarakat," beber Johnny.

"Program vaksinasi harus dipercepat agar masyarakat bisa segera mendapatkan perlindungan," imbuhnya.

Baca juga : Cek Di Sini, 16 Lokasi Vaksinasi Pfizer Di Jakarta

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid juga menyampaikan, pemerintah memastikan ketersediaan dan pendistribusian vaksin ke daerah.

Hal ini diharapkan bisa mempercepat tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok. Oleh karena itu, dia meminta vaksin yang telah didistribusikan, agar dapat segera digunakan. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.