Kalau Punya Tanggung Jawab Moral, Yasonna Harus Mundur

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab, atas terjadinya musibah kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, Tangerang, Banten, yang mengakibatkan 41 orang tewas, 8 luka berat, dan 9 luka ringan.

Sebab, kebakaran tersebut sangat terkait dengan tanggung jawab Yasonna, sebagai pengendali kebijakan di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang ada di seluruh Indonesia.

"Ada tragedi kemanusiaan. Saya kira, ini sangat memprihatinkan kita semua. Yasonna harus bertanggung jawab dalam persoalan ini," kata Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding, Kamis (9/9).

Sarifuddin menegaskan, Yasonna tidak boleh melemparkan kejadian ini kepada siapa pun, termasuk Kepala Lapas atau bawahan lainnya.

Baca juga : Korindo Konsisten Jalankan Tanggung Jawab Sosial Berkelanjutan

"Sebagai pengendali kebijakan, Yasonna harus bertanggung jawab penuh terhadap tragedi kemanusiaan ini," ujar politisi PAN itu.

Di mata Sarifuddin, kinerja Yasonna dalam menangani persoalan hukum dan HAM, cenderung tidak ada perbaikan. Terutama, soal situasi kondisi di lapas.

Ia pun menduga politisi PDIP itu hanya beretorika, dalam rapat kerja bersama di Komisi III tentang perbaikan lapas. Sementara implementasinya nol.

"Nggak ada sama sekali perbaikan, omong kosong. Itu semua dirasakan, kita semua melihat. Kondisi lapas kita itu sangat memprihatinkan," cecarnya.

Baca juga : Wakil Ketua Komisi IX DPR: Kalau Perlu, 1 Juta Testing Per Hari

Sarifuddin menyoroti banyaknya masalah yang ada di hampir semua lapas di Indonesia saat ini. Mulai dari isu overcapacity alias kelebihan kapasitas, peredaran narkoba, hingga tak manusiawinya perlakuan petugas terhadap warga binaan.

Semua persoalan itu, kata Sarifuddin, sudah berulang kali disampaikan Komisi III kepada Yasonna.

Berkaca persoalan yang tak kunjung diperbaiki itu, Sarifuddin mendesak agar Yasonna segera melakukan revitalisasi penuh terhadap lapas.

Jika hal tersebut ternyata juga tidak berhasil dalam implementasi di lapangan, Sarifuddin menyarankan, agar Yasonna mundur dari jabatannya sebagai Menkumham.

Baca juga : Rapat Dengan Komisi VIII DPR, Risma Dukung Penuh RUU Penanggulangan Bencana

"Kalau dia punya tanggung jawab moral, saya kira dia harus mundur. Kalau tidak, saya kira, Presiden harus evaluasi kinerja Yasonna," tegasnya. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.