Dark/Light Mode

Kepada BEM Seluruh Indonesia

LaNyalla Urai Konsep Ekonomi Pendiri Bangsa

Selasa, 28 September 2021 22:58 WIB
Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti saat berbicara pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) secara virtual, Selasa (28/9).
Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti saat berbicara pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) secara virtual, Selasa (28/9).

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebut ekonomi Indonesia layaknya kapal yang memiliki tiga palka. Tiga palka itu adalah adalah koperasi, BUMN, dan swasta. Dengan adanya tiga palka itu, seandainya ada yang bocor, maka kapal tidak akan sampai tenggelam.

"Artinya, ketiganya harus dipisahkan dengan jelas antara koperasi atau usaha rakyat, BUMN dan swasta, namun tetap berada di dalam struktur bangunan ekonomi Indonesia," ujarnya, saat berbicara pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) secara virtual, Selasa (28/9).

Dengan begitu, sambung Senator asal Jawa Timur itu, problematika yang dihadapi di salah satu palka tak akan merembet pada hal lainnya.

Baca juga : Frisian Flag Indonesia Gelar Program Kartini Peternak Indonesia

Misalnya, palka BUMN bocor, masih ada swasta dan koperasi. Kebocoran itu hanya berputar-putar di BUMN saja. Tidak berdampak kepada swasta dan koperasi.

"Andaikan palka BUMN dan swasta bocor, masih ada koperasi yang tetap solid menjaga kapal tetap stabil," imbuh LaNyalla.

Demikian pula bagi rakyat yang tidak punya akses modal dan teknologi. Negara wajib hadir memberikan ruang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat.

Baca juga : Mendag: Produk Mebel Indonesia Jadi Primadona & Dominasi Pasar Global

"Mereka diberi hak mengorganisir dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Negara menjaga dengan pasti agar BUMN dan swasta yang punya modal dan teknologi tidak masuk ke ruang itu," tegasnya.

Sebagai contoh, jika ada wilayah tambang yang bisa dikerjakan rakyat secara terorganisir melalui koperasi, maka BUMN dan swasta tidak boleh masuk. Begitu pula dengan sektor-sektor yang lain. Baik pertanian, perikanan, maupun perkebunan.

"Selama rakyat melalui koperasi mampu mengelola, negara harus menjamin. Bahkan, negara harus membantu akses permodalan dan teknologi atau meminta BUMN sebagai bapak angkat. Inilah yang disebut dengan Ekonomi Gotong Royong atau Ekonomi Pancasila," papar LaNyalla.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.