Bamsoet: Penguatan Sistem Hukum Harus Jadi Pilar Pembangunan

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan, seiring proses pematangan kehidupan demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya diperlakukan sebagai sebuah prosedur yang harus ditaati. Melainkan juga harus memenuhi tujuan hukum itu sendiri, yaitu memberikan rasa keadilan, nilai kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sehingga hukum yang seharusnya mengayomi dan memberikan rasa aman, tidak justru berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat.

"Secara filosofis, penegakan hukum yang berkeadilan juga harus merujuk pada konsep keadilan sebagaimana diamanatkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, juga sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menempatkan keadilan sebagai hak yang dapat diakses oleh seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, dalam Pelantikan sekaligus Seminar Nasional Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI), di Jakarta, Senin (15/11). 

Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof Edward Omar Sharif Hiariej (virtual), Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Fachri Bachmid, Dosen Business Law Universitas Bina Nusantara (Binus) Muhammad Reza Syariffudin Zaki, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Institute of Business Law and Management (IBLAM) Marjan Mihardja, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Jakarta Ditho Sitompoel, serta Ketua Umum PERMAHI 2021-2023 Fahmi Nakamule beserta segenap jajaran Pengurus DPN PERMAHI.

Baca juga : Hargai Para Pejuang, Pemuda Harus Paham Sejarah

Ketua DPR ke-20 ini memaparkan, hasil survei indeks supremasi hukum (rule of law index) yang dirilis World Justice Project pada Oktober 2021, menempatkan Indonesia pada peringkat 68 dari 139 negara yang disurvei. Sebelumnya, pada 2020, Indonesia berada pada peringkat 59 dari 128 negara.

Sementara, hasil survei Poltracking Indonesia dalam rilis pada Oktober 2021 mencatat, angka kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia sebesar 52,8 persen. Sangat rendah jika dibandingkan capaian pada sektor lainnya, dan juga lebih rendah dari rata-rata angka kepuasan terhadap kinerja pemerintahan sebesar 67,4 persen.

Sedangkan hasil survei Charta Politika yang dirilis pada Agustus 2021 memperlihatkan, angka kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia hanya mencapai 49,5 persen, lebih rendah dari angka kepuasan terhadap kinerja pemerintahan sebesar 62,4 persen. “Berbagai hasil survei tersebut mengisyaratkan pesan penting bahwa masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam pembangunan hukum di Indonesia," ujar Bamsoet.

Baca juga : Senin Besok, Biden Dan Xi Gelar Pertemuan Virtual

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menekankan, penguatan sistem hukum nasional harus menjadi pilar pembangunan, sebagaimana diamanatkan dalam visi Indonesia 2045 menuju Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Mimpi yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya aparat penegak hukum yang berintegritas, serta penyelenggara negara dan warga negara yang taat hukum.

Penegakan hukum harus semakin berkualitas yang dilandasi dengan penghormatan terhadap HAM, literasi dan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat, serta menguatnya sistem hukum nasional melalui penataan regulasi. “Karenanya, sebelum tahun 2045, seluruh hukum warisan kolonial harus sudah digantikan oleh hukum nasional. Revisi UU KUHP yang sedang dilakukan DPR harus didukung, sehingga bisa selesai sebelum berakhirnya masa tugas DPR periode 2019-2024," tegas Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan Kadin ini menerangkan, perwujudan cita hukum nasional harus bermuara pada kesejahteraan rakyat, yang dapat dicapai melalui tahapan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Pembangunan harus menjadi rangkaian langkah dan kebijakan yang terarah, terencana, dan dilindungi oleh payung hukum, untuk memenuhi aspek legalitas, serta landasan gerak dan operasional.

Baca juga : Stop Perkebunan Semusim Di Lereng Jalur Lembah Sungai

"Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini mengamanatkan segala tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan segala aspek penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan, harus dilaksanakan dengan tidak mengesampingkan aspek hukum," pungkas Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.