Dewan Pers

Dark/Light Mode

Wacana Presiden Tiga Periode

Demokrat Ingatkan Kejatuhan Orde Baru

Kamis, 13 Januari 2022 07:00 WIB
Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. (Foto: Partai Demokrat)
Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. (Foto: Partai Demokrat)

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Demokrat mengingatkan seluruh anak buah Presiden Joko Widodo agar tidak main-main dengan meramaikan wacana masa jabatan Kepala Negara tiga periode. Sebab, hal itu telah ditolak dalam berbagai kesempatan dan hanya bikin malu.

“Bisa hilang ini kewibawaan presiden, kalau pembantunya sudah mulai berani menentangnya,” ujar Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berita Terkait : Kementan Pertegas Langkah Strategis Penguatan Kesehatan Hewan Nasional

Alumni Universitas Indonesia (UI) ini mengajak belajar atas sejarah jatuhnya Presiden Soeharto. Pada penghujung Orde Baru itu justru para pembantu dekatnya selalu meminta presiden kala itu untuk memperpanjang kekuasaannya atas nama rakyat.

Jangan sampai, kata dia, sikap yang menjerumuskan presiden ini terulang di Pemerintahan kali ini. Padahal kenyataannya, rakyat berkehendak agar transisi demokrasi berlangsung sesuai aturan main, yaitu maksimal dua kali masa jabatan. “Apakah kini ada upaya menjerumuskan Bapak Jokowi agar bernasib serupa dengan Presiden Soeharto, dengan terus menggaungkan usulan tiga periode?” katanya.

Berita Terkait : FIBA World Cup, Menpora Ingatkan Penerapan Prokes Secara Ketat

Sarannya, Presiden Jokowi juga harus tegas terhadap siapapun yang menggaungkan isu ini, karena sama saja mencederai demokrasi. Apalagi, pembatasan kekuasaan ini didasari semangat Reformasi 1998.

Hal senada disampaikan Deputi Survei Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Demokrat, Mohammad Jibriel. Menurutnya, wacana perpanjangan masa jabatan tiga periode, bertentangan dengan di Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan yang hanya dua periode. Baginya, sebuah negara demokrasi yang dewasa, matang, dan modern memiliki masa jabatan presiden dua periode.

Berita Terkait : Pembantaian Anjing Liar Di Mandalika, Keji Dan Tak Manusiawi

Pemilu 2024, jelas Jibriel, adalah momentum pergantian kepemimpinan yang harus disambut dengan suka cita atas semangat perubahan dan regenerasi kepemimpinan. Sebagian besar penduduk Indonesia, lanjutnya, kini berusia di bawah 40 tahun, dan mereka menghendaki kepemimpinan yang bisa memahami persoalan-persoalan mereka dengan baik.
 Selanjutnya