Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Punya Legal Standing Kuat
Partai Nonparlemen Gugat Preshold 20 Persen
Selasa, 1 Maret 2022 08:15 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Partai-partai nonparlemen tetap akan mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), meskipun upaya hukum serupa itu pernah diajukan Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, namun ditolak.
Diketahui, sejumlah partai non parlemen membentuk koalisi Partai Nusantara atau Koalisi Partai Parlemen Masa Depan. Anggotanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Baca juga : Survei LSP: Mayoritas Partai Berpotensi Dukung Prabowo Jadi Presiden
Salah satu kesepakatannya, yakni koalisi partai nonparlemen ini akan mengajukan gugatan uji materi aturan preshold 20 persen ke MK. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Hengki Irawan menegaskan, partai nonparlemen tetep keukeuh mengajukan gugatan aturan ini ke MK meski berkali-kali gagal dan ditolak.
“Kemarin Pak Gatot gugat legal standing-nya tidak kuat. Tapi kalau kami, partai nonparlemen yang punya suara, misalnya Hanura 807 kursi DPRD tingkat provinsi dan kabupaten kota, 2 juta lebih suara nasional, setara 4 sampai 5 perwakilan, punya dong legal standing,” papar Hengki kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Baca juga : Partai Gurem Terancam Gagal Usung Capres
Hengki mengatakan, Hanura ingin suara rakyat bisa terakomodir. Dia juga berharap, oligarki partai besar tidak mengecualikan partai nonparlemen yang suaranya hilang karena tak tembus parliamentary threshold (PT).
“Parpol nonparlemen secara konstitusional punya hak mendorong demokrasi sehat, substantif di Indonesia supaya keadilan politik terpenuhi. Maka kami akan gugat kembali ke MK,” tegasnya.
Baca juga : Peduli Lansia, KAI Berikan Diskon 20 Persen
Lantas kapan koalisi partai nonparlemen akan mengajukan gugatan ke MK? Hengki belum bisa memastikan, karena masih menunggu komunikasi antara pimpinan parpol nonparlemen.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya