Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Tanggapi Big Data Penundaan Pemilu 2024

Demokrat Dan Banteng Tumben Kompak Nih

Selasa, 15 Maret 2022 08:00 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat tampil di Podcast Deddy Corbuzier, yang diunggah di YouTube, Jumat (11/3/2022). (Foto: YouTube)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat tampil di Podcast Deddy Corbuzier, yang diunggah di YouTube, Jumat (11/3/2022). (Foto: YouTube)

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Demokrat mempertanyakan klaim big data dukungan penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Berbeda sekali dengan aspirasi masyarakat setiap kali saya melakukan kunjungan maupun sosialisasi ke daerah. Lebih banyak yang menolak wacana ini,” kata Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan dalam keterangannya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Wakil Ketua MPR ini menantang Luhut membuka klaim big data penundaan Pemilu 2024 ke publik. Khususnya data soal 110 juta orang di media sosial mendukung wacana ini.

Baca juga : Hasto: Luhut Harus Bertanggung Jawab Secara Akademis

“Klaim ini berbahaya, bikin gaduh. Sebagai pertanggung­jawaban, harus dibuka datanya,” tantangnya.

Mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini pun membeberkan sejumlah data lembaga survei, yang menunjukkan mayoritas publik menolak wacana penundaan dan penambahan masa jabatan presiden.

Misalnya, hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang merilis data, Kamis (3/3), menyebutkan lebih dari 70 persen responden menolak penundaan Pemilu, baik dengan alasan pandemi, pemulihan ekonomi, maupun alasan pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) baru.

Baca juga : Antara Migor & Penundaan Pemilu

Selanjutnya, Lembaga Survei Nasional (LSN) juga merilis data, Kamis (3/3), yakni 68,1 persen responden menolak usulan ini.

Hasil survei Lembaga Y-Publica juga merilis data di hari yang sama dan menyebutkan sebanyak 81,5 persen menginginkan Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal.

“Ini metode ilmiah. Hasil survei lembaga lain pun menyatakan hal sama,” tegasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.