Demokrat Dan Banteng Tumben Kompak Nih

 Sebelumnya 
Syarief bilang, penundaan Pemilu 2024 akan merusak iklim demokrasi yang telah dibangun dengan baik di Indonesia, dan bertentangan dengan ketetapan Undang-Undang Dasar 1945.

Suami artis Ingrid Kansil ini menyebutkan, Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas membatasi kekuasaan Presiden hanya 5 tahun, dan dapat diperpanjang kembali 1 periode atau maksimal 10 tahun.

Penundaan Pemilu tidak boleh terjadi untuk mencegah potensi jebakan kekuasaan yang otoriter dan merusak.

Baca juga : Hasto: Luhut Harus Bertanggung Jawab Secara Akademis

Isu penundaan Pemilu, diingatkan Syarief, tidak seharusnya terus digulirkan oleh para pejabat publik. Sebab, Presiden Jokowi menyampaikan, tidak perlu menggulirkan isu perpanjangan masa jabatan atau periode.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. “Pak Luhut sebaiknya melakukan klarifikasi,” kata Hasto saat kunjungan ke Medan, kemarin.

Diingatkan Hasto, Luhut bukan menteri yang ngurus politik. Luhut tak punya mandat menyampaikan ini seperti Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan ataupun Menteri Dalam Negeri. Dua kementerian yang berkaitan dengan isu tersebut.

Baca juga : Antara Migor & Penundaan Pemilu

“Beliau mandatnya apa menyampaikan 110 juta? Masalahnya berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam. Sekali lagi, jangan berbicara berpihak pada sekelompok elite, tapi harus melihat kehendak rakyat,” ujar Hasto, mengingatkan.

Dia menegaskan, pernyataan Luhut bertentangan dengan Presiden. Mestinya tidak boleh ada menteri yang punya pendapat berbeda dengan Presiden. Presiden sudah berulang kali menyampaikan sikap dengan tegas dan Pemerintah sudah sepakat Pemilu pada 14 Februari 2024.

Sebelumnya, Luhut mengaku memiliki big data 110 juta pengguna media sosial yang mendukung penundaan Pemilu. Luhut mengungkapkan ini saat tampil di Podcast Deddy Corbuzier, yang diunggah di YouTube, Jumat (11/3). [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.