Dewan Pers

Dark/Light Mode

Soal Big Data Pemilih Tunda Pemilu

Hasto: Luhut Harus Bertanggung Jawab Secara Akademis

Senin, 14 Maret 2022 15:52 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Instagram)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Instagram)

RM.id  Rakyat Merdeka - PDIP mengkritik pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tentang big data mayoritas pemilih, yang ingin menunda Pemilu 2024.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun mempertanyakan kewenangan Luhut menyampaikan hal itu. Mengingat persoalan politik demokrasi mestinya menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Karena itu, dia meminta Luhut mempertanggungjawabkan pernyataannya secara akademis.

Berita Terkait : Maunya Imin Cs Tak Seperti Maunya Rakyat

"Soal politik, hukum dan keamanan itu kan ranah Menko Polhukam. Sementara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu kewenangan Mendagri. Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis. Agar ini tidak membelah," kata Hasto, Senin (14/3).

Dia mengaku kecewa dengan pernyataan Luhut soal alasan penundaan Pemilu 2024. Pasalnya, hal itu bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi, yang telah tegas menyatakan penolakan.

Hasto bilang, menteri sebagai pembantu presiden mestinya fokus pada tugas dan tak berbeda sikap dengan pemimpinnya.

Berita Terkait : Gus Muhaimin Siap Tarung Kapan Saja

Karena itu, dia meminta Luhut melakukan refleksi, untuk mempertanggungjawabkan kata-kata yang disampaikan.

Politik kekuasaan mestinya berpihak pada rakyat. Bukan pada sekelompok elite, kepentingan ekonomi, maupun politik.

"Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas. Pemerintah sudah sepakat, Pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?" ucap Hasto.

Berita Terkait : Ssst, Katanya Ada Yang Ngeper Anies Nyapres Tuh

Luhut sebelumnya mengklaim bahwa big data yang berisikan percakapan 110 juta orang di media sosial, mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang.

Tak hanya itu, dia juga mengklaim pemilih partai Demokrat, Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Namun, belakangan, ketiga partai politik tersebut menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024. [UMM]