Dewan Pers

Dark/Light Mode

Antara Migor & Penundaan Pemilu

Minggu, 13 Maret 2022 07:53 WIB
Prof. Tjipta Lesmana
Prof. Tjipta Lesmana
Anggota Komisi Konstitusi MPR 2004

RM.id  Rakyat Merdeka - Tatkala Jokowi hendak menyusun kabinetnya usai memenangkan Pilpres 2014, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar tampaknya “ngebet” sekali masuk kabinet. Tapi calon presiden, Jokowi, waktu kampanye sudah wanti-wanti mengatakan, menteri-menterinya nanti tidak boleh merangkap jabatan di parpol.

Sebaliknya, Muhaimin bersikeras tidak mau melepaskan jabatan Ketua Umum PKB. Syahdan, akhirnya Muhaimin ketinggalan kereta.

Berita Terkait : Berkali-kali Revisi Aturan, Salah Siapa?

Juni 2019, Jokowi kembali memenangkan Pilpres. Namun ketika itu, Cak Imin sedang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang menelisik dugaan penerimaan uang Rp 7 miliar ke Ketua Umum PKB itu, terkait proyek pembangunan jalan di Maluku. Meski dia mati-matian mengaku tidak menerim aliran dana proyek tersebut. Minimal, berkali-kali Cak Imin direpotkan bolak-balik ke kantor KPK kala itu.

Saat ini, nama Muhaimin Iskandar dan Zulkifil Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) disebut-sebut bakal diberikan pos menteri oleh Presiden Jokowi jika Presiden jadi merombak kabinet akhir Maret nanti.

Berita Terkait : Apa Kita Sungguh Tahu Arti Dialog?

Atas jasa apa? Karena bersama Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, kedua pimpinan parpol ini tiba-tiba berteriak kencang mendorong penundaan Pemilu yang sudah diputuskan 14 Februari 2024. Alasannya? Argumentasi yang dikemukakan seperti Covid-19, perekonomian yang mulai merangkak, keamanan, dan lain-lain.

Syahdan. Beberapa menteri sudah menyanyikan “koor” yang sama: tunda Pemilu 2024. Termasuk Luhut Binsar Panjaitan, Menteri “tangan kanan” Presiden Jokowi. Spekulasi sudah beredar di mana-mana, Luhut yang mengkoordinir aspirasi tunda pemilu. Atas perintah siapa? Silakan Anda tebak-tebak saja.
 Selanjutnya