Dewan Pers

Dark/Light Mode

Tunda Amandemen Terbatas PPHN

PKS Dan Banteng Sejalan

Selasa, 22 Maret 2022 08:00 WIB
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid. (Foto: Dok. PKS)
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid. (Foto: Dok. PKS)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid sepakat dengan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunda pelaksanaan amandemen terbatas Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) hingga tahun 2024.

Soalnya, politik lagi tidak kondusif. Apalagi muncul kekhawatiran, amandemen akan ditunggangi pihak yang ingin menunda Pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden.

Berita Terkait : Penundaan Pemilu Terlaksana Jika Dukungan Rakyat Kuat

“Alhamdulillah setuju ditunda sampai selesainya periode 2019-2024. Ini sikap yang bijak,” kata Hidayat kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

PKS berpendapat, untuk menghadirkan PPHN cukup melalui undang-undang yang diperkuat. Pasalnya, UUD 1945 sebelum perubahan, memang tidak mengatur secara rinci dan tegas soal tata cara perubahan terhadap UUD.

Berita Terkait : Demokrat Dan Banteng Tumben Kompak Nih

Tetapi UUD 1945 Pasal 37 ayat (1), (2), (3) & (4) yang berlaku semenjak 2002, sudah mengatur dengan jelas dan tegas rincian tata cara usulan perubahan terhadap UUD 1945. Dengan begitu, sejak proses usulan, amandemen harus jelas dan definitif. Termasuk materi yang ingin diamandemen.

Menurut Hidayat, hal itu memang menutup celah bisa hadirnya agenda yang disusupkan. Tetapi, tetap saja banyak pihak khawatir penumpang gelap yang ngebet mengembalikan Indonesia ke zaman pra Reformasi.

Berita Terkait : Punya Perkakas Rumah Berkualitas Bagian Dari Penghematan

Menurutnya, amat santer terbaca manuver wacana penundaan Pemilu atau penambahan masa jabatan presiden dengan menunggani momentum usulan peruba­han terbatas terhadap UUD.
 Selanjutnya