PKS Dan Banteng Sejalan

 Sebelumnya 
“PKS dan PDIP akhirnya sepakat, manuver-manuver tak sesuai konstitusi itu dapat dikoreksi dan diakhiri,” tuturnya.

Sebagai Wakil Ketua MPR, Hidayat menyakini, mayoritas pimpinan MPR menegaskan tidak ada agenda amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

Baca juga : Penundaan Pemilu Terlaksana Jika Dukungan Rakyat Kuat

“Mari ikuti kesepakatan antara KPU, Pemerintah dan DPR, bahwa Pemilu diselenggarakan 14 Februari 2024,” ajaknya.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memastikan, pernyataaan yang disampaikan Ketua Bidang Luar Negeri DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua

Baca juga : Demokrat Dan Banteng Tumben Kompak Nih

MPR Ahmad Basarah soal amandemen terbatas PPHN merupakan sikap resmi partai. “Itu memang sikap resmi partai,” tegas Hasto dalam pesannya.

Diketahui, PDIP berbalik arah dan meminta agenda amandemen terbatas disetop sampai 2024. Basarah khawatir, agenda tersebut disusupi pasal perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga : Punya Perkakas Rumah Berkualitas Bagian Dari Penghematan

Basarah menilai, amandemen tidak tepat dilakukan dalam situasi psikologis negara yang tidak kondusif. Terutama di tengah kecurigaan antar-berbagai pihak yang memiliki kepentingan. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.