Wasit Pemilu Dan Oposisi Tolak Wacana E-Voting

RM.id  Rakyat Merdeka - Penerapan e-voting dalam Pemilihan Umum (Pemilu)2024 yang diwacanakan Pemerintah mendapat dukungandari partai politik pendukungnya. Namun, ide itu ditolak partai oposisi.

Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Sukamta menilai wacana ini bagus. Namun, infrastruktur penyelenggara pemilu belum siap. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus punya persiapan matang sebelum direalisasikan.

“Belum lagi stabilitas dan transparansi sistem dan pengelolaan yang harus bisa dipantau semua pihak. Bagaiman kalau perhitungan, server mati, hidup lagi setelah selesai. Artinya ada potensi yang bikin geger,” kata Sukamta dalam keterangannya, kemarin.

Baca juga : Panja Vaksin DPR Tersendat, Permintaan Komisi IX Ditolak Komisi VI

Banyak faktor yang harus dipersiapkan. Pertama keamanan siber nasional. Sebab peretasan hacker masih terjadi menyerang laman milik lembaga negara. Dia menduga, Pemilu 2024 belum siap untuk e-voting. Akan tetapi jika pemerintah serius, maka harus dipersiapkan dari sekarang dan diimplementasikan untuk Pemilu selanjutnya.

Dia yakin, sistem ini akan mencegah jatuhnya korban ji­wa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu. “Sangat efektif, efisien dan menghindari kelelahan petugas,” tuturnya.

Senada, Ketua DPP PKS lainnya Mardani Ali Sera menilai, e-voting belum perlu. Untuk saat ini yang paling cocok untuk Indonesia memang Pemilu manual. “Banyak yang balik kembali ke manual. Di Indonesia cocoknya budaya guyub, kumpul bersama. Artinya, budayanya belum siap,” kata Mardani saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Airlangga Siap Pertahankan Tradisi Medali Emas SEA GamesDdan Asian Games

Sementara menciptakan budaya baru, jelasnya, perlu tahapan yang matang. Belum lagi urusan kepercayaan publik pada digitalisasi ini. Yang dibutuhkan saat ini, kata Mardani, justru e-rekap, karena jauh lebih mudah dan bisa dipantau bersama. “Dengan manual pun sebenarnya dapat mengurangi kelelahan petugas, asal dipersiapkan dengan matang semuanya,” cetusnya.

Dari barisan partai politik pendukung Pemerintah, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim setuju. Dia yakin e-voting akan mempermudah masyarakat memakai hak pilihnya.

Sayangnya, Undang-Undang Pemilu belum memberikan ruang mekanisme e-voting. Dia berharap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilu untuk me­masukkan sistem digital ini.

Baca juga : Demokrat Dan Banteng Tumben Kompak Nih

“Silakan Menkominfo mengusulkan revisi UU Pemilu kepada Presiden Jokowi. Kami mendukung dan siap membahasnya. Nanti tak hanya e-voting, tapi e-rekapitulasi, e-DPT, dan lainnya,” katanya. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.