Didukung Pemerintah, PLN Siapkan Pengamanan Berlapis Pasokan Batubara

RM.id  Rakyat Merdeka - PT PLN (Persero) memastikan tidak ada lagi krisis pasokan batubara untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Langkah pengamanan berlapis telah dilakukan PLN dengan dukungan Pemerintah.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Rabu (26/1) menjelaskan, salah satu strategi yang dilakukan PLN untuk mengamankan pasokan batubara adalah pembaruan kontrak.

Kontrak yang semula bersifat jangka pendek diubah menjadi kontrak jangka panjang dan langsung ke pemilik tambang.

"Kami mengubah kontrak agar lebih memiliki kepastian pasokan. Kami juga mengubah kontrak yang tadinya fleksibel menjadi lebih tertib lagi baik dari sisi volume pasokan juga jadwal pengiriman. Lalu, yang tadinya pakai trader, kita kontrak langsung ke penambang," ujar Darmawan.

Selain itu, dari sisi PLN juga memastikan proses pembayaran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok batubara ini lebih cepat.

Baca juga : Bungkam Persita 2-1, Sudirman Jempolin Agresivitas Macan Kemayoran Muda

"Untuk memperbaiki bisnis dan rantai pasok. Kami ubah mempercepat tagihan operasi dan transportasi," ujar Darmawan.

Kecepatan pembayaran ini berlaku untuk pengadaan kapal, tongkang, bongkar muat. Juga pembayaran yang langsung kepada penambang batubara.

Ketiga, PLN juga mengintegrasikan sistem pengawasan digital yang dibentuk PLN dengan sistem di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

Darmawan menjelaskan, nantinya Pemerintah dapat melihat kemajuan proses loading dari batubara. Sehingga ketika terjadi gagal loading maka sistem langsung memberikan alert kepada pengusaha untuk bisa memenuhi kewajibannya.

"Jadi, bukan hanya kebijakan, tetapi juga ini langsung secara operasional secara day to day pengawasan ini dilakukan," ujar Darmawan.

Baca juga : Dukung KSAD Berantas Radikalisme, Pengamat Usul Paham Keagamaan TNI-Polri Disurvei

Berkaitan dengan evaluasi ini, kata Darmawan dukungan Pemerintah datang melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur tentang evaluasi DMO dilakukan setiap bulan.

"Ada di diktum ke delapan. Itu disebut, penetapan realisasi DMO untuk dana kompensasi evaluasi setiap bulan," ujar Darmawan.

Bukti dari pengawasan dan perubahan tata kelola ini tercermin dari kondisi pasokan yang semakin baik.

Darmawan mengatakan, secara khusus pihaknya telah berkomunikasi dengan Ditjen Minerba untuk mengamankan pasokan batubara.

Darmawan menambahkan, langkah-langkah yang dilakukan antara lain dengan melanjutkan volume batubara yang sudah terkontrak.

Baca juga : Dubes Jerman Ina Lepel Saksikan Penyerahan Bantuan Covid-19 Untuk Indonesia

Selain itu, untuk kontrak yang dilanjutkan serta kontrak batubara reguler bulan Februari seluruhnya telah dijadwalkan untuk dikirimkan ke pembangkit.

Langkah selanjutnya, yakni dengan memastikan kesiapan armada pengangkut batubara.

"Sehingga Insya Allah pasokan untuk bulan Februari juga akan aman," tegas Darmawan. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.