Ngebangun IKN Baru Apa Kelimpungan Nih?

RM.id  Rakyat Merdeka - Gagasan crowdfunding alias saweran dana untuk pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat kritikan tajam dari partai oposisi di Senayan, Demokrat.

Partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono itu menilai, ide pendanaan menggunakan skema Public-Private-People Participation (PPPP) itu membebani masyarakat yang sedang mengalami himpitan ekonomi.

“Ini juga membuktikan proyek ini tanpa persiapan matang, khususnya di bidang penganggaran,” kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat (Bappilu DPP) Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Dukung Pengembangan IKN, Shopee Hadirkan Kampus UMKM Ke-7 Di Kaltim

Menurutnya, kondisi perekonomian saat ini belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19. Daya beli masyarakat masih rendah di tengah harga-harga sembako yang melambung tinggi. Kebutuhan dasar lainnya juga naik, seperti listrik, bahan bakar minyak dan sebagainya.

“Kalau ditambah memberikan beban tambahan melalui kebijakan crowdfunding, rakyat semakin terhimpit. Ini kebijakan tak punya hati,” ujarnya.

Sejak jauh-jauh hari, kata Kamhar, sejumlah pihak sudah menyampaikan, agenda pemindahan IKN belum mendesak untuk dijadikan prioritas. Apalagi di tengah keterbatasan daya dukung anggaran dan terpaan badai krisis pandemi Covid-19.

Baca juga : IPHI Salurkan Bantuan Kepada 32 Ribu Anak Yatim Piatu Dan Dhuafa

“Munculnya ide saweran ini bukti nyata bahwa agenda IKN ini hanya gagah-gagahan, tanpa studi kelayakan yang memadai, termasuk dari sisi pembiayaan,” tegasnya.

Sebelumnya, politisi Demokrat lainnya Anwar Hafid juga menilai, skema crowdfunding sebagai ide yang aneh. Mestinya, Anggota Komisi II DPR ini menyebut, pemerintah pakai skema awal saja. Yakni dari duit kas negara maupun investasi swasta.

“Mengharapkan dana publik untuk IKN sangat aneh. Rakyat kondisinya lagi kepepet. Pemerintah fokus dorong skema investasi dan swasta, atau memakai APBN saja,” saran Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah (Sulteng) ini.

Baca juga : Bamsoet: Pembangunan IKN Harus Berlanjut Siapapun Presidennya Nanti

Partai Keadilan Sejahtera menyebut, gagasan saweran itu menandakan Pemerintah kembali ingkar janji dalam proyek IKN Nusantara. Sebab, Pemerintah sebelumnya melontarkan pernyataan, pembangunan IKN tidak akan membebani APBN. Faktanya, Pemerintah tetap menggunakannya. Jika ide ini terealisasi, tegas Kholid, Pemerintah semakin membebani rakyat.

“Harus diingat, APBN itu asalnya dari pajak rakyat. Rakyat sudah menbiayainya,” kata Juru bicara PKS, Muhammad Kholid dalam keterangannya, kemarin. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.