Luhut Urus Migor, PDIP Sewot

RM.id  Rakyat Merdeka - Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mendapat tugas baru dari Presiden Jokowi. Dia disuruh mengurus minyak goreng (migor). Mendengar Luhut dapat tugas di luar tupoksinya itu, PDIP yang merupakan partai pengusung Jokowi, langsung sewot.

Soal tugas baru itu diceritain sendiri oleh Luhut di acara  Puncak Dies Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sabtu (21/5), tapi video ini baru di-upload di akun YouTube Gamki Balikpapan, kemarin.

"Saya minta maaf tidak bisa hadir sendiri. Saya sudah siap untuk hadir di sana, tapi tiba-tiba Presiden perintahkan saya untuk urus minyak goreng," tutur Luhut.

Mendapat kepercayaan Presiden itu, Luhut mengaku akan bekerja keras mengatasinya. Dia berharap, persoalan migor di Tanah Air segera berakhir. "Sejak 3 hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng. Kita berharap, tidak terlalu lama kita selesaikan," cetus Luhut.

Baca juga : Jokowi Masih Kecewa

Ternyata, tugas baru Luhut mendapat respons negatif dari sejumlah pihak, terutama PDIP. Anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu tertawa mendengar tugas baru Luhut. Menurutnya, masyarakat semakin tidak percaya terkait penyelesaian migor ini. 

"Ha ha haaa. Lu Lagi. Lu Lagi. Makin gak kredibel. #minyakgoreng," sindirnya melalui akun @Masinton, kemarin.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Deddy Yevri juga menyesalkan penunjukan Luhut untuk ngurusi persolan migor. Mengingat, tugas yang diemban sudah banyak. 

"Kenapa sekarang diserahi tugas mengambil alih pekerjaan Menko Ekonomi, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian sekaligus?" sesalnya.

Baca juga : Kunjungi Pabrik Migor, Puan Minta Produksi Digenjot

Ia menganggap, keberadaan Luhut di persoalan migor berpotensi disharmoni kabinet. Kejadian yang terus berulang seperti ini, akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi di pemerintahan. Bahkan, dikhawatirkan menimbulkan isu konflik kepentingan.

"Saya khawatir, sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir di tengah masyarakat," ulas Deddy.

Tidak hanya dari partai koalisi, partai oposisi juga ikut mengkritik. Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS, Amin Ak mempertanyakan alasan Jokowi menunjuk Luhut. Karena berdasarkan tupoksinya, persoalan migor seharusnya berada di Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Ini menjadi tanda tanya besar di masyarakat," cetusnya.

Baca juga : Luhut: Prokes Jangan Kendor, Ada Peningkatan Kasus Di 105 Kota

Amin juga menilai, dari sisi hilir, industri migor menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian (Kemenperin), sedangkan urusan distribusi dan perdagangan migor, baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor, menjadi domain Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan sisi hulu kementerian yang mengurusi adalah Kementerian Pertanian (Kementan).

Kata Amin, ketiga kementerian itu di bawahi Kemenko Perekonomian, bukan Kemenko Maritim dan Investasi yang dipimpin Luhut. "Tata kelola pemerintahan menjadi keluar dari tupoksinya justru karena kebijakan presiden sendiri. Ini akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan ke depan. Kesannya jadi suka-suka," kritiknya.

Selain itu, penunjukan Luhut yang melanggar tupoksi juga menyiratkan dua kemungkinan. Pertama, adanya kondisi kegawatan yang sudah tidak bisa ditangani secara biasa. Padahal, Presiden punya semua instrumen untuk menyelesaikan masalah ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.