Ngoceh Soal Peluang Koalisi PDIP Dengan PKS Dan Demokrat, Masinton Kena Semprit

RM.id  Rakyat Merdeka - DPP PDIP akan segera menerbitkan surat teguran terhadap anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu, karena telah berbicara ke publik, soal peluang koalisi Banteng dengan PKS dan Partai Demokrat. 

Hal ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela acara Festival Ikan Bakar Nusantara di Jakarta, Sabtu (25/6).

"Saya sudah koordinasi dengan Badan Kehormatan. Sebelumnya, Pak Masinton juga sudah mendapat teguran lisan. Sekarang, akan diberikan teguran lagi sesuai AD/ART Partai," kata Hasto seperti dikutip ANTARA, Sabtu (25/6).

Ikhwal masalah ini bermula, saat Masinton menyebut tipisnya kemungkinan PDIP bekerja sama dengan PKS dan Partai Demokrat, adalah pernyataan pribadi Hasto.

Terkait hal tersebut, Hasto menegaskan, setiap anggota PDIP harus berbicara sesuai ruang lingkup masing-masing.

Baca juga : Gelar RUPST, Bukalapak Umumkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil IPO

Dia pun kembali menerangkan, sulit bagi PDIP untuk membangun kerja sama politik dengan PKS dan Partai Demokrat. Bila melihat seluruh kebijakan.

"Sehingga, itu merupakan hal yang rasional. Hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded (terikat), membangun kerja sama. Ada juga yang berbeda," katanya.

Hasto mengaku sangat menghormati posisi kedua partai, yang berada di luar pemerintahan.

Dalam Rapimnas PKS, banyak kritik yang dilontarkan dari partai berbasis Islam itu terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Namun, PDIP bisa memahaminya, sebagai sesuatu yang sejalan dengan ruang lingkup PKS, di luar pemerintahan. Serta sebagai bagian dari mekanisme check and balance.

Baca juga : Ditanya Peluang Kerja Sama Dengan PKB-Gerindra, Puan: Ya, Mungkin Saja

"Kurang elok bila dengan berbagai perbedaan ideologi (antara PKS dan PDIP), kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS," tutur Hasto.

"Saat ini, posisi PDIP mendukung Pak Jokowi. Sehingga, tidak mungkin juga kami bekerja sama dengan Pak Jokowi, tapi pada saat bersamaan, ada kerja sama dengan pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi," jelasnya.

Intinya, kata Hasto, PDIP menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan. Namun, untuk bekerja sama dengan PKS, ada hal yang berbeda. Baik ditinjau dari aspek ideologi, atau aspek historis.

Begitu juga dengan Partai Demokrat. Hasto mengatakan, sebetulnya masih bisa dilakukan proses rasionalisasi terhadap aspek historisnya.

Namun, ada hal-hal yang dinilai tak sejalan. 

Baca juga : Gerindra Dan PKB Buka Pintu Koalisi Kebangkitan Raya, Yang Mau Masuk Silakan...

"Disertasi saya juga menunjukkan, adanya perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Bu Mega, dengan zaman Pak SBY," jelas Hasto.

Menurutnya, kerja sama dalam politik tetap harus melihat ideologi, platform, dan kesejarahan.

"Ketika bersentuhan dengan persoalan bangsa dan negara, PDIP mengedepankan persatuan untuk membela bangsa dan negara. Namun, terkait kontestasi pemilu, mempertimbangkan ideologi, perbedaan platform, perbedaan skala prioritas adalah hal yang rasional," beber Hasto. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.