Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Pengamat: Penting Untuk KIB Bangun Koalisi Besar Demi Stabilitas Pemerintahan

Sabtu, 20 Agustus 2022 10:47 WIB
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin/IG
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin/IG

RM.id  Rakyat Merdeka - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menanggapi Partai Demokrat yang mengungkapkan butuh koalisi besar untuk memenangkan Pemilu 2024 dan menjalankan pemerintahan. PAN, sebagai salah satu anggota KIB, menyetujui wacana koalisi besar dan mengajak Demokrat bergabung bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Golkar dan PPP.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai, koalisi gemuk yang diinginkan KIB wajar, mengingat KIB butuh masih dukungan dari partai lain.

"Bagaimanapun KIB butuh dukungan dari partai-partai yang lain," kata Ujang di Jakarta, Jumat (19/8).

Menurutnya, koalisi besar mempunyai kelebihan dalam menghadapi pertarungan Pilpres 2024. Selain menguntungkan untuk tujuan pemenangan pasangan capres-cawapres, koalisi besar juga bermanfaat dalam menjalankan roda pemerintahan, ketika kelak koalisi berhasil menang.

Oleh sebab itu, Ujang melihat KIB akan menyambut baik partai yang ingin bergabung dengan koalisi yang mengusung visi PATEN itu.

Meski ada keuntungan besar dalam koalisi gemuk, tantangannya  pun juga ada. Koalisi besar dengan banyak partai, pasti akan memunculkan banyak pandangan berbeda. Bagaimana menyatukan suara semua partai anggota.

Baca juga : BNPT dan IPB Teken Kerja Sama Pencegahan Terorisme

"Mereka akan sama-sama berjuang memenangkan koalisi itu, siapapun nanti capres-cawapres (yang diusung). Minusnya, tentu koalisinya gemuk, terlalu banyak pendapat, terlalu banyak perbedaan," tambah Ujang.

Ujang menilai, adanya risiko dari koalisi besar, yakni semakin berkurangnya partai oposisi dalam pemerintahan yang bisa menganggu mekanisme perimbangan kekuasaan (check and balances).

Padahal, mekanisme itu penting untuk mengoreksi serta meluruskan sebuah pemerintahan serta mendorong pertumbuhan ke arah yang lebih baik.

Namun, yang harus dilihat adalah kebutuhan saat ini, ke depan, koalisi gemuk bukan hanya untuk mengamankan 20 persen tiket pilpres, juga mengamankan pemerintahan ke depan.

“Dengan koalisi gemuk, tentu pemerintahan akan aman. Hanya saja minusnya akan kekurangan oposisi, tidak ada check and balances," pungkasnya.

Kepentingan Besar

Baca juga : Pengamat Politik Unair: Visi dan Misi KIB Bisa Perkuat Demokrasi Negara Ini

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Cecep Hidayat menilai, koalisi besar punya konsekuensi munculnya kepentingan yang juga besar.

"Dengan bentukan koalisi ini, kita lihat juga, jangan cuma untuk meningkatkan porsi tawar, mendapatkan calon yang elektabilitasnya tinggi, namun membentuk sistem jangka panjang, demokrasi," kata Cecep, Jumat (19/8).

Pemilu 2024 merupakan pemilu kelima setelah 1999 di era demokrasi. Harapannya, demokrasi di Indonesia dapat terkonsolidasi dengan baik, membawa Indonesia ke demokrasi yang lebih matang, ditandai dengan adanya kerjasama dari para elit partai.

"Kalaupun membangun koalisi dengan membangun politik demokrasi, bukan cuma jangka pendek untuk mengusung calon mereka saja," ungkap Cecep.

Saat ini sudah ada dua poros jelang Pemilu 2024. KIB dikabarkan tengah mendekati Partai Demokrat, sementara Gerindra-PKB dengan PDIP.

"Jika kita bicara koalisi yang terbangun di Indonesia, pengalaman dari beberapa Pemilu, biasanya bukan koalisi permanen. Selalu berubah-ubah. Koalisi di pusat dan daerah biasanya berbeda, Dengan bermunculannya berbagai koalisi, diharapkan proses demokrasi di Indonesia semakin sehat dan dinamis," katanya.

Baca juga : PKB Dan Gerindra Jatim Sudah Mulai Saling Lirik

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berulang kali mengatakan bahwa KIB bersifat inklusif, terbuka kepada siapa saja.

"Kita ingin politik yang dikedepankan merupakan politik menyatukan, inklusif dan didasarkan pada kesamaan gagasan dan pemikiran untuk kemajuan Indonesia yang kita cintai ini," jelas Airlangga.■

 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.