Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Demokrasi Indonesia Mundur
AHY: Jangan Sampai Kembali Ke Otoriter
Rabu, 7 September 2022 07:35 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) mencatat terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengajak semua pihak, menjaga demokrasi agar tidak kembali ke masa otoriter.
Begitu kata AHY-sapaan putra sulung Presiden Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono itu pada penutupan Sekolah Demokrasi Kelima yang digelar LP3ES. Hadir juga pada kesempatan itu, Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, Sekarwati, pengamat politik Undip, Budi Setiyono dan Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto.
Baca juga : 2 Lokasi Layanan SIM Keliling Depok Hari Ini
Menurut AHY, pemilu perlu menjadi festival gagasan di mana masalah-masalah bangsa yang substantif didiskusikan dan didialogkan berbasis data dan rujukan teoritis. Hal ini untuk menjaga demokrasi.
“Jangan mengobrak-abrik kebebasan sipil. Demokrasi dan kebebasan seperti oksigen. Ketika hilang, baru kita meronta-ronta,” ujarnya.
Baca juga : Lampung Tengah Siap Kembangkan Kampung Florikultura
Menurutnya, demokrasi Indonesia memiliki tiga tantangan utama: politik uang, politik identitas dan post truth. Untuk meminimalisir politik uang, sistem pemilu yang sekarang perlu dikaji lagi. Politisi dan pemilih juga perlu ditingkatkan kesadarannya akan bahaya politik uang.
“Politik identitas harus dihentikan penggunaannya dalam pemilu demi menjaga keutuhan bangsa,” bebernya.
Baca juga : Menang Setelah 19 Tahun, Thomas Doll Puji Kerja Keras Persija
Suami dari Annisa Pohan itu juga mengajak semua pihak menjaga jangan sampai kembali kepada otoritarianisme dengan menolak perpanjangan masa jabatan presiden. “Jika jabatan presiden diperpanjang, akan menjadi kemunduran demokrasi luar biasa,” ucapnya.
Sementara itu Fadli Zon mengatakan, netralitas aparat sangat penting untuk menjaga demokrasi. Dia juga mengajak semua pihak memperjuangkan Indonesia Emas.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya