Komarudin Watubun: Penegakan Disiplin Partai Berlaku Bagi Seluruh Kader PDIP

RM.id  Rakyat Merdeka - Penegakan disiplin partai berlaku bagi seluruh anggota Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dari Sabang sampai Merauke, tanpa pengecualian. Termasuk, bagi Ganjar Pranowo yang sebagai petugas partai, kini bertugas sebagai Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

Penegasan ini dikemukakan Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun sebagai tanggapan atas pemberitaan yang menyebutkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bakal dicalonkan dan dideklarasikan pencalonannya sebagai bakal calon Presiden.

"Semua kader dan petugas partai sekali lagi kami ingatkan tentang pentingnya berdisiplin, menjaga, dan menghormati keputusan Kongres V di Bali yang telah menyerahkan sepenuhnya kewenangan untuk memutuskan siapa calon presiden yang diusung PDI Perjuangan kepada Ketua Umum, Ibu Megawati Sukarnoputri,” tegas Komarudin Watubun, Kamis (20/10).

Watubun juga menyebutkan, sebagai Ketua DPP Bidang Kehormatan, dirinya sudah pernah mengundang dan berbicara dengan Ganjar Pranowo untuk mengingatkan pentingnya berdisiplin, menjaga, dan menghormati keputusan Kongres, yang telah menyerahkan sepenuhnya wewenang memutuskan calon Presiden yang diusung PDI Perjuangan kepada Ketua Umum.

Baca juga : Hindari Narasi Perpecahan Dengan Pandai “Bermain” Media Sosial

Dia menilai, dalam wawancara sebuah stasiun televisi dengan Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu, tidak ada pelanggaran disiplin organisasi.

Dalam wawancara tanggal 18 Oktober itu, pewawancara dari BTV bertanya kepada Ganjar, ‘jadi kapan (Mas Ganjar) dideklarasikan sebagai calon Presiden?’.

Ganjar menjawab, ‘Ya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai-partai cukup percaya dengan saya?'.

Kemudian, Ganjar juga menjelaskan posisinya sebagai anggota partai yang harus menghormati proses yang berlaku di partai politik, meskipun realitas sosial yang tercermin dari hasil-hasil survei sejumlah lembaga survei cukup baik.

Baca juga : Kemenhub Naikkan Tarif Ojol, Berlaku 10 September

"Kalau kita menyimak dengan cermat wawancara tersebut, maka tidak ada pelanggaran organisasi. Kecuali apabila Mas Ganjar mengumumkan pencalonannya, itu baru disebut pelanggaran disiplin organisasi," tutur Watubun.

Menurut dia, pernyataan media atau jawaban kader-kader PDI Perjuangan sangat berdisiplin dalam menjaga dan menghormati keputusan Kongres V.

"Sebagai contoh, coba kita simak perrnyataan Ketua DPR RI, Mbak Puan sebagaimana diberitakan Kompas tanggal 23 September 2022. Mbak Puan mengatakan, ‘kalau ada yang mau saya jadi Presiden, ya alhamdulilah. Tetapi mekanisme dan wewenang pencalonan ada di tangan Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan," ungkapnya.

Watubun pun meminta seluruh kader PDI Perjuangan, untuk tetap berdisiplin dalam mengawal keputusan-keputusan partai.

Baca juga : Pemerintah Tegaskan Libatkan Masyarakat Susun RKUHP

"Mari kita menunggu saatnya Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri memutuskan yang terbaik bagi Indonesia ke depan," tandasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.