M. Qodari: Bisa Jadi Tukar Posisi Di Pemerintahan

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menganalisa soal ketidakhadiran Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di acara pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono.

Menurut Qodari, absennya Surya Paloh menjadi fenomena sangat menarik. Sebab, di luar dugaan, justru yang mengkonfirmasi hadir adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Meskipun alasan Paloh tengah ke luar negeri dengan keperluan berobat, kata Qodari, tersirat gestur politik yang kental dengan penghindaran.

Artinya, bisa saja kepergian Surya Paloh ke luar negeri disengaja sebagai alasan kuat untuk menghindari pertemuan dengan Presiden Jokowi.

Baca juga : Didiek Rachbini Pastikan Hadiri Undangan Pernikahan Kaesang-Erina, Ini Alasannya...

"Surya Paloh berobat, itu gestur atau alasan klasik politisi untuk menghindari pertemuan-pertemuan yang mereka tidak kehendaki," ujar Qodari, Kamis (8/12).

Menurut dia, penghindaran ini bisa jadi tanda akan ada pertukaran posisi di pemerintahan antara NasDem dan Demokrat.

"Kira-kira ini indikasi bisa terjadi pertukaran tempat di pemerintahan antara NasDem dengan Demokrat. Jadi gesturnya SBY datang itu merapat ke pemerintahan Jokowi, minimal membuka komunikasi," tuturnya.

Selama ini Demokrat dikenal sebagai partai oposisi, sedangkan NasDem mulai berbau oposisi dan terlihat renggang hubungannya dengan koalisi pemerintah sejak mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Baca juga : Kementan Dorong Modernisasi Dan Peningkatan Daya Saing

Qodari menilai, Surya Paloh trauma dengan pertemuan di acara HUT ke 58 Partai Golkar di Jakarta beberapa waktu lalu. Saat itu, Presiden Jokowi menyindir Nasdem untuk tidak sembrono memilih capres, ditambah Presiden Jokowi yang seolah enggan membalas pelukan Surya Paloh.

"Jadi Surya Paloh itu menghindari adanya sorotan media mengenai bahasa tubuh dia dengan Jokowi nanti kalau ketemu, karena Surya Paloh sudah trauma dengan peristiwa di acara Golkar di mana Jokowi nggak mau dipeluk oleh Surya Paloh," jelasnya.

Indikasi hubungan keretakan NasDem dengan pemerintah juga terbaca dari sempat abstainnya NasDem terkait Revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), walaupun pada akhirnya ikut menyetujui revisi UU IKN.

"NasDem sempat abstain, walaupun kemudian setuju dengan pengesahan revisi Undang-Undang IKN," ungkapnya.

Baca juga : Para Advokat Ini Sesalkan Penghakiman Kasus Polisi Tembak Polisi Di Medsos

Sementara itu, rencana kehadiran SBY di acara nikahan Kaesang-Erina, kata Qodari memberikan dampak politik yang berpotensi menjadikan Demokrat masuk bagian dari pemerintahan menggantikan NasDem.

Jika ternyata Demokrat gabung dengan koalisi, ini akan menjadi potensi bagi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk masuk kabinet, yang akan menambah portofolio pengalamannya dalam pemerintahan.

"Dari dulu saya pernah bilang PR-nya AHY itu adalah pengalaman pemerintahan. Setelah gagal di Pilkada DKI Jakarta, saya sudah menyarankan untuk Mas AHY itu masuk ke dalam pemerintahan untuk menduduki jabatan menteri,” jelasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.