Desak Menteri NasDem Out Dari Kabinet, Banteng Makin Nanduk

RM.id  Rakyat Merdeka - Isu reshuffle sebenarnya sedang redup karena Presiden Jokowi tak lagi memberikan sinyal tegas, tapi serangan PDIP ke NasDem semakin keras. Politisi-politisi Banteng terus menyuarakan agar menteri-menteri NasDem segera out dari kabinet.

Sejak awal Oktober 2022, setelah NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, PDIP tak henti-hentinya menyerang. Penyerangnya pun banyak dan saling bergantian. Mulai dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, sampai politisi senior Arya Bima.

Yang teranyar, tandukan datang dari Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Dia meminta NasDem punya etika politik, usai memilih Anies sebagai capres, sosok yang dinilai berseberangan dengan Jokowi.

Desakan itu, menurutnya, cukup beralasan. Sebab, PDIP memiliki tanggung jawab politik untuk menyukseskan pemerintahan Jokowi. Salah satunya dengan memastikan keselamatan pemerintah dari gangguan apa pun.

"Kami akan kawal beliau sampai 2024 dan bekerja keras agar penerus pemerintahan beliau adalah yang sejalan dengan pemerintahan Jokowi," kata Said, kepada wartawan, kemarin.

Baca juga : Airlangga: Pakai Jas Kuning, Kang Emil Makin Ganteng Dan Cerah

Baginya, alasan yang dipakai NasDem selama ini tidak make sense alias tidak masuk akal. Di satu sisi, berdalih tetap meneruskan agenda Jokowi, tapi di lain sisi malah mendukung sosok yang selama ini disebut sebagai antitesa Jokowi.

"Kita tidak lain di mulut lain di hati. Ibu Megawati mendidik kami satunya pikiran dan tindakan," tegasnya.

Ia tidak mempersoalkan siapa sosok yang akan didukung NasDem di Pilpres 2024. Karena itu adalah hak otonom partai politik. Namun, Said menyarankan agar NasDem punya etika politik setelah memutuskan pilihannya. Jika sosok yang didukung berseberangan dengan Jokowi, harusnya NasDem segera pamit baik-baik dari kabinet.

“Etika politiknya segera pamit baik-baik dari kabinet. Tidak mau enaknya sendiri, mau kue kekuasaan tetapi di saat bersamaan bergandengan dengan pihak-pihak yang beroposisi dan berseberangan dengan Presiden Jokowi. Perilaku politik seperti ini bukan contoh keadaban politik yang baik," sindirnya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini memastikan, pihaknya tidak memaksa Jokowi melakukan reshuffle. Yang dia inginkan, NasDem yang tahu diri dan tahu etika. Jadi, tidak perlu Jokowi yang bertindak.

Baca juga : Serap Jutaan Tenaga Kerja, Ganjar: Ekonomi Kreatif Jateng Kian Berkembang

"Jangan sudutkan Presiden Jokowi untuk harus mengambil tindakan yang dampaknya malah bikin baper mereka. Saya kira itu juga tidak elok. Keputusan soal pergantian menteri di kabinet, kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi," tandasnya.

Menanggapi hal ini, NasDem masih berusaha santai. Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago menegaskan, partainya tidak seperti yang dituduhkan Said: lain di mulut lain di hati. Mantan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) di 2019 ini memastikan, NasDem tetap komit mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sampai 2024.

"Insya Allah kami juga terus dan tetap mengawal semua program kerja Presiden dan itu bisa dilihat dengan jelas baik di parlemen maupun di eksekutif. Jadi, tidak ada alasan kami untuk pamit dari kabinet," ujar Irma, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Irma memastikan, sampai saat ini, Ketum NasDem Surya Paloh selalu mengontrol dan menginstruksikan semua anggota DPR maupun pengurus DPP untuk konsisten dengan keputusan partai mendukung pemerintahan Jokowi.

"Siapa bilang kami tidak mendukung program berkelanjutan Pak Presiden? Masak program-program kerja yang juga kami dukung tidak kami pertanggungjawabkan untuk dilanjutkan? Insya Allah kami konsisten melanjutkan program-program presiden yang bermaslahat untuk bangsa dan negara," ucap anggota Komisi IX DPR ini.

Baca juga : Balita Menderita Gizi Buruk Di Pejaten Meninggal Dunia

Melihat ribut-ribut ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, PDIP sudah pada titik klimaks tidak nyaman dengan NasDem. Namun, NasDem juga ogah jika keluar dari kekuasaan. "NasDem juga berhak mengklaim bahwa mereka punya investai besar terhadap kemenangan Jokowi," kata Adi tadi malam.

Apalagi, sampai saat ini, NasDem tidak pernah menunjukkan sikap berbeda dengan Jokowi. Bahkan selalu di garda terdepan membela kebijakan politik pemerintah yang kontroversial. 

"Misalnya kebijakan kenaikan BBM. Yang pasang badan pertama kelihatan adalah NasDem. Karena itu, NasDem ngotot, kontrak politik dengan Jokowi tidak berakhir tahun ini, tapi tahun 2024. Mengusung Anies itu adalah hal lain," ucapnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.