Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Partai Buruh merespon rencana Pemerintah melakukan impor beras dengan kuota 3 juta ton sepanjang Tahun 2024. Sebagian besar impor, tepatnya 2 juta ton ditargetkan datang pada Maret 2024.
Partai anyar ini menilai, keputusan impor ini diambil tanpa konsultasi dengan petani.
"Pemerintah jangan mengabaikan nasib petani padi karena impor beras pasti berdampak langsung kepada penurunan harga gabah petani di masa panen raya medio Mei-Juni 2024," ujar Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dalam keterangannya kepada RM.id, Jumat (19/1/2024).
Baca juga : Pj Gubernur Sumsel Minta Potensi Kabupaten OKI Dimaksimalkan
Diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog mengklaim impor beras dilakukan di tahun politik ini untuk mencukupi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan keperluan Bantuan Sosial.
Padahal, bulan Maret, April, dan Mei 2024 merupakan musim panen raya petani padi. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, dalam 5 tahun terakhir, impor beras Tahun 2023 merupakan yang terbesar yakni sebesar 3,06 juta ton, meningkat sebesar 613,61 persen dibandingkan Tahun 2022.
Said Iqbal menyayangkan keputusan ini. Menurutnya, keputusan yan diambil sepihak tanpa konsultasi dengan petani ini menyengsarakan kaum tani.
Baca juga : Pegadaian Boyong UMKM Binaan Promosi Di Eropa
Menilik data Serikat Petani Indonesia (SPI), impor beras 2024 yang mulai diwacanakan sejak tahun lalu, sudah berdampak pada harga gabah petani.
"Sebelumnya gabah dihargai dalam rentang Rp 7.000-8.600 per kg, kemudian menjadi Rp 6.000-an per kg pada awal Januari 2024 ini," rincinya.
Iqbal melanjutkan, klaim Pemerintah ihwal produksi beras turun, tidak bisa dijadikan legitimasi impor begitu saja. Demikian pula dengan penyediaan beras untuk bantuan sosial yang akan digulirkan sampai Juni 2024.
Baca juga : Gen Z Partai Buruh Gelar Diskusi, Bahas Peran Pemuda Dalam Politik
Karena meskipun impor dilakukan seperti yang terjadi dalam tiga tahun terakhir, harga beras ditingkat konsumen, terutama buruh dan kelas pekerja lainnya tetap tinggi, bahkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah.
"Sementara itu, impor pangan terkhusus beras seolah menjadi keharusan. Meskipun produksi beras dalam negeri mencukupi. Hal ini dikarenakan aturan dalam Omnibuslaw UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Karena itu Partai Buruh sangat anti terhadap UU Cipta Kerja!" tegasnya.
Berdasarkan itu, Partai Buruh, SPI, dan organisasi kelas pekerja lainnya menggelar massa aksi menolak impor beras, Jumat (19/1/2024) di Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional. Adapun tema besar aksi ini yaitu Kedaulatan Pangan untuk Indonesia Bebas Impor Beras.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
