Bocoran Romy Cuma Isapan Jempol Doang

RM.id  Rakyat Merdeka - Tak ada topik pembahasan calon ketua umum, pada Musyawarah Kerja Nasional Partai Persatuan Pembangunan (Mukernas PPP) Ke-2 pada 13-15 Desember2024. Apa yang dibeberkan Ketua Majelis Per­timbangan DPP PPP, M. Romahurmuziy (Romy), ternyata cuma isapan jempol.

Juru Bicara DPP PPP, Usman Muhammad Tokan memban­tah tegas pernyataan Rommy. Selama prosesi dan hasil Mukernas, kata dia, sama sekali tak membahas calon ketua umum.

"Saya heran, beredar di luar ada beberapa nama. Padahal kami sama sekali tidak mem­bahas siapa-siapa, nama-na­ma calon ketua umum," tegas Donnie Tokan, sapaan karibnya saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, Minggu (15/12/2024).

Dikatakan Donnie, pihak yang mengembuskan nama-nama Caketum dalam agenda Mukernas seakan akan tidak me­mahami mekanisme menetapkan calon ketua umum. "Bahkan ada nama yang bukan kader PPP. Seperti tidak paham Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai," sindirnya.

Baca juga : Transformasi Teknologi Digenjot Di Level Publik

Ditekankan, Mukernas hanya membahas berbagai hal yang berkaitan dengan program kerja untuk membangun masa de­pan PPP. Memang termasuk di dalamnya membahas tentang waktu dan tempat penyeleng­garaan Muktamar.

"Yang keputusan tempat dan waktu Muktamar, setelah Idul Fitri tahun depan, nanti dibahas kembali atau diserahkan ke DPP PPP untuk memutuskannya," tuturnya.

Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi juga mengatakan, peserta Mukernas Ke-2 yany digelar di Ancol, Jakarta Utara, fokus membahas evaluasicapaianPemilu dan Pilkada 2024. "Jadi secara resmi nggak ada yang menyebutkan nama tokoh calon Ketum PPP. Nama-nama itu jelas di luar forum resmi Mukernas," tegas Arwani.

Selain itu, topik lain yang diba­has adalah rencana Muktamar Ke-X yang akan berlangsung usai Hari Raya Idul Fitri 2025. Salah satu tempat yang diusul­kan adalah Bali.

Baca juga : Nggak Puas, Pilwalkot Bekasi Berakhir Di MK

Sementara Plt Ketum PPP, Muhamad Mardiono menegaskan,sesuai AD/ART saat ini, hanya kader yang pernah menduduki jabatan satu tingkat di bawah ketua umum yang bisa maju se­bagai sebagai calon ketua umum PPP. "Satu tingkat di bawah itu wakil ketua, ketua wilayah, pengurus DPP, pengurus harian, itu bisa," ujar Mardiono

Dikatakan, perubahan AD/ART memungkinkan dilakukan saat Muktamar X PPP yang ren­cananya berlangsung akhir April atau awal Mei 2025. Artinya, aturan mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PPP di Muktamar X berpedoman pada AD/ART yang berlaku saat ini.

Mardiono menuturkan, tak mungkin PPP bakal dipimpin pi­hak yang belum pernah menjadi kader. Pasalnya, kader yang su­dah berpuluh tahun terdaftar saja belum tentu memenuhi syarat mencalonkan diri. Apalagi, figur yang tak terdaftar.

"Kalau orang yang belum tahu tentang PPP, tetapi akan me­mimpin PPP, kira-kira rasional atau tidak?" tuturnya.

Baca juga : KPAI Minta Pemerintah Perkuat Kebijakan KTR

Sebelumnya, Romy membocorkan empat nama yang ma­suk bursa calon Ketum PPP. Keempat nama itu muncul dari aspirasi internal akar rumput PPP. Dari internal PPP ada nama eks Menteri Parekraf Sandiaga Uno dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih Taj Yasin Maimoen.

Dua nama eksternal yang mengemuka, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dan Dudung Abdurachman, eks Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Soal kader luar par­tai, kata Romy, PPP dapat saja mengubah AD/ART. Perubahan aturan demi mencari ketua umum kaliber nasional yang mumpuni, hal yang positif bagi tujuan partai.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.